GURU, KEMERDEKAAN, DAN KEHADIRAN NEGARA BAGI SEKOLAH SWASTA
(Refleksi di Hari Peringatan Kemerdekaan)
Hari Kemerdekaan selalu menjadi momen refleksi mendalam bagi banyak orang, termasuk para guru. Dalam merayakan HUT kemerdekaan bersama siswa, para guru tidak hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa tetapi juga merenungkan makna kemerdekaan dalam konteks pendidikan. Apakah kemerdekaan ini hanya tercermin dalam "Kurikulum Merdeka," atau apakah kemerdekaan sejati juga melibatkan penghargaan dan pengakuan terhadap mereka yang berdedikasi dalam dunia pendidikan?
Kemerdekaan dalam pendidikan tidak seharusnya terbatas hanya pada penerapan "Kurikulum Merdeka." Meskipun "Kurikulum Merdeka" memberikan kebebasan kepada guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kemerdekaan sejati dalam dunia pendidikan juga harus mencakup penghargaan dan pengakuan terhadap semua guru, termasuk mereka yang berdedikasi namun tidak berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara).
Kemerdekaan Pendidikan...
Kemerdekaan sejati dalam pendidikan melibatkan pengakuan terhadap kontribusi para guru yayasan, guru tidak tetap, dan semua pendidik yang bekerja keras untuk mencerdaskan bangsa, terlepas dari status kepegawaian mereka. Penghargaan ini dapat berupa jaminan kesejahteraan, akses terhadap pelatihan yang setara, serta pengakuan profesional yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan karier dan memberikan dampak yang lebih besar pada siswa.
Dengan demikian, kemerdekaan pendidikan yang hakiki adalah ketika seluruh ekosistem pendidikan, termasuk tenaga pendidik dari berbagai latar belakang, merasa didukung, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam membangun generasi masa depan.
(Bu Eko dan tiga guru SMK Karya Rini siap mengikuti upacara, dokumen: Bp Suyatmin)
Bagi para guru, terutama mereka yang bekerja di luar status ASN, seperti guru yayasan dan guru tidak tetap, kemerdekaan sejati mungkin dirasakan saat negara hadir dengan memberikan penghargaan dan jaminan yang setara. Pendidikan yang merdeka bukan hanya soal kebebasan dalam menyusun kurikulum, tetapi juga soal keadilan sosial dan pengakuan terhadap semua elemen yang membangun sistem pendidikan.
Sekolah swasta non-agama sering kali menjadi tumpuan bagi banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Meskipun beroperasi secara mandiri, kehadiran negara tetap diperlukan untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah ini mendapat dukungan yang layak. Hal ini termasuk dalam penyediaan bantuan operasional, dukungan pengembangan kurikulum, dan terutama, perlindungan hak-hak para pendidiknya.
Mungkin selama ini negara sudah hadir, tetapi tentu itu sangatlah terbatas akibat banyaknya aturan yang menyertainya. Semestinya, yang namanya lembaga pendidikan, negara justru hadir 100% karena sekolah-sekolah macam ini ikut meringankan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.