TAPERA: Tabungan Perumahan atau Penderitaan Rakyat?
Membaca Secara Kritis Negatif Kebijakan Ini
Habis UKT muncul Tapera. Habis kontroversi muncullah solusi atau hanya peredam gejolak penolakan? UKT tidak jadi dilaksanakan, TAPERA menanti di emperan kecemasan. Entah apalagi yang akan muncul demi menghiasi laman gerundelan massa? Apa sesungguhnya yang dikehendaki pemerintah dengan aneka peraturan semacam ini? Patah tumbuh hilang berganti, tak peduli penuh kontriversi. Apalagi sih yang mau disasar oleh pemerintah? Mengapa tidak membuat program perumahan rakyat yang semuanya dibiayai oleh negara karena ini terkenal lemah ripah loh jinawi, bangsa yang penuh kolam susu seperti kata Koes Ploes? Atau urus saja para ASN yang gajinya jelas sehingga mereka boleh mengikuti program semacam ini? Apa hubungannya karyawan swasta yang ngos-ngosan bekerja dengan gaji yang pas-pasan masih urusi tabungan perumahan? Untuk kebutuhan pokok lainnya saja kembang kempis kok mau buat aturan tentang perumahan rakyat? Lebih baik negara menyediakan perumahan untuk rakyat tanpa embel-embel tabungan.
Sejumlah litani tanya ini hanyalah bermaksud agar kita kritis bahkan melihat sisi negatif (kelemahan) dari sebuah kebijakan. Jangan sampai seperti kasus-kasus tabungan lainnya yang ujungnya menjadi tidak jelas. Saya bukannya pesimis terhadap program dan janji manis semacam ini, tetapi kita mestinya makin kritis melihat setiap geliat kebijakan public yang seringkali berakhir tidak jelas, bahkan hanya berjangka lima tahunan seiring dengan pergantian elit kekuasaan.
Kebijakan yang terkesan asal ada, setelah ditentang secara massal lalu dibatalkan, kemudian ganti kebijakan baru sepertinya makin akrab di negeri ini. Apakah model kerja yang menghabiskan dana rakyat segitu banyak hanya menghasilkan kebijakan yang tambal sulam, buat dulu baru dibatalkan, diramaikan dulu baru diredam? Kita kok semakin sering diperlihatkan hal-hal konyol macam ini. Keputusan untuk hajat hidup orang banyak seperti dibuat main-main saja. TERLALU.
Kompas.com pada tanggal 03/06/2020 telah menulis sebuah artikel tentang perumahan rakyat. https://www.kompas.com/tren/read/2020/06/03/190000865/sejarah-program-perumahan-rakyat-dari-zaman-sukarno-hingga-jokowi
(sumber: Kompas.com)
Programnya Baik Sih, Tapi...
Pemerintah menghadirkan berbagai program seperti UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) dengan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pada waktu tertentu. Di bawah ini adalah beberapa tujuan yang mungkin menjadi motivasi di balik peraturan semacam ini:
Pertama, Aksesibilitas dan Kesetaraan. Program seperti UKT mungkin bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dengan mengurangi beban biaya pendidikan bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Meski sesungguhnya membebani rakyat sehingga ditolak. Sebaliknya, program Tapera mungkin ditujukan untuk memberikan akses lebih mudah ke perumahan bagi masyarakat dengan pendapatan rendah atau menengah.
Kedua, Peningkatan Kesejahteraan Sosial. Program-program tersebut juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih baik atau akses lebih mudah ke perumahan, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
Ketiga, Pengentasan Kemiskinan. Salah satu target utama dari program-program ini mungkin adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses lebih baik ke pendidikan dan perumahan, diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan.
Keempat, Penggerak Pertumbuhan Ekonomi. Investasi dalam pendidikan dan perumahan juga dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi. Mahasiswa yang mendapat pendidikan yang baik diharapkan dapat menjadi tenaga kerja yang lebih produktif, sementara kepemilikan rumah dapat menjadi modal untuk pembangunan ekonomi lokal.