Kartu Indonesia Pintar (KIP) KIP Kuliah ternyata ada jalur melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sontak saja langsung bikin heboh. Bagaimana tidak, KIP Kuliah yang sejatinya bisa dinikmati semua kalangan, ternyata ada jalur aspirasi DPR, ya tentunya tidak bisa menjamin terjadi tranparansi. Sebab, KIP Kuliah DPR tentu akan berbau tak sedap demi mengerek elektabilitas anggota yang terhormat DPR tersebut.
Siapa yang bisa menjamin transparan, bisa jadi, yang diusulkan tentu yang dekat dengan anggota DPR, orang-orang yang telah membantunya masuk ke senayan, atau tidak menutup kemungkinan circle keluarganya. Wah... wah... wah.... KIP Kuliah yang sejatinya untuk khalayak umum jadi bancaan aspirasi DPR.
Atas kejadian ini, harus segera dibuat keputusan secepatnya demi menyelamatkan martabat KIP Kuliah yang tercoreng kasus KIP Kuliah DPR.
Pertama, program KIP Kuliah DPR harus dihentikan. Apapun alasannya, sangat merugikan khalayak umum. KIP Kuliah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan orang per orang, apalagi anggota DPR, yang notabene, malah untuk mengerek elektabilitasnya saja.
Kedua, jika KIP Kuliah DPR sudah dihentikan, langsung kembalikan ke fungsi kemendikbudristek, biarlah KIP Kuliah kembali ke jalur yang benar.
Ketiga, saatnya rakyat memperoleh hak-haknya di berbagai bidang, termasuk KIP Kuliah. Jangan sampai, program yang bagus ini salah jalur dan jatuh ke tangan yang tidak benar.
Keempat, kita ingin KIP Kuliah benar-benar bermanfaat untuk rakyat, untuk masyarakat luas, dan program benar-benar transparan, tanpa embel-embel bidsa masuk KIP Kuliah karena orang dekat, karena anggota DPR, karena pejabat, atau semacamnya.
Kelima, STOP KIP Kuliah DPR. Sudahi dramaturgi KIP Kuliah DPR. Agar pendidikan Indonesia semakin berguna bagi khalayak yang memang membutuhkan.