Harapan besar masyarakat terhadap calon Jaksa Agung 2014-2019 dikunci oleh sosok yang menyerupai sang lagendaris penegak hukum: Baharuddin Lopa.
Jujur, bersih, sederhana, tegas, adil, bernyali tinggi. Itulah reputasi sang pendekar hukum: Baharuddin Lopa. Walau jabatan tinggi yang dia sandang sangat singkat, pria kelahiran Polewali Mandar, 27 Agustus 1935 itu dikenal sebagai sang penerobos kebuntuan.
Tahun 2001, menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM selama lima bulan; dan Jaksa Agung yang tak genap dua bulan. Tapi seperti pagi, belum genap tiga tahun saat fajar reformasi baru terbit, Lopa hadir mengembalikan harapan rakyat yang telah lama hilang.
Ia seret Soeharto beserta kroninya ke pengadilan adalah sederet bukti nyata bahwa di mata Lopa tidak ada penguasa di muka bumi ini kebal hukum. Bisa disebutkan Bob Hasan, sang pengusaha kakap kroninya Soeharto. Ini sejarah besar dalam penegakan hukum di Tanah Air; pertama kalinya Kejaksaan pada masa kepemimpinan Lopa, berhasil menyeret kroni penguasa ke pengadilan sampai jatuhnya vonis bersalah.
Biasanya Kejaksaan selalu kalah ketika berhadapan dengan orang kuat sekelas konglomerat itu. Dan, tak main-main: Lopa mengirim Bob ke penjara yang paling ditakutkan oleh terpidana di Indonesia. Nusakambangan namanya. Tentu ini sinyal bagi aparat penegak hukum sekarang dalam memberi efek jera: membuang terpidana kasus kejahatan kerah putih ke penjara yang terletak di pulau terluar di Jawa Tengah itu.
[caption id="attachment_353551" align="aligncenter" width="620" caption="Baharuddin Lopa"]
14157091191612128277
[/caption]
Kesederhanaan telah menjadi salah satu tiang yang menyangga nyali seorang Lopa. Dengan hidup sederhana, ia bebas dari semua tekanan dan kepentingan. Fasilitas negara, ia gunakan untuk kepentingan kerja negara. Untuk kepentingan kehidupan pribadi dan keluarga, Lopa dan keluarga membuka usaha wartel.
Banyak sekali kisah nyata Lopa mendekati tokoh dunia yang mayshur dengan ketegasan, keadilan, kesederhanaan sekelas Umar bin Abdul Aziz. Saat Baharuddin Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan misalnya.
Selepas kunjungan kerja, Lopa heran kenapa mobil dinas yang ia tumpangi meteran bensin-nya menunjukan pas di grafik ‘F’ pertanda full. Padahal seingatnya, meteran itu nyaris mendekati grafik ‘E’; pertanda nyaris habis. Sang ajudan yang mendampingi Lopa dalam mobil dinas itu mengatakan, bensin bertambah adalah pemberian dari pejabat setempat.
Mendengar hal itu, Lopa seketika memerintah ajudan-nya kembali menemui pejabat setempat tersebut. Apa yang terjadi? Lopa meminta pegawai pejabat setempat itu menyedot kembali bensin yang sudah diberikannya. “ “Saya punya uang jalan untuk beli bensin, dan itu harus saya pakai,” tegas Lopa.