Kebijakan moneter berbasis Taylor Rule menjadi sorotan dalam strategi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi pada tahun 2024. Taylor Rule, yang merupakan kerangka pengaturan suku bunga acuan berdasarkan tingkat inflasi dan output gap, dinilai efektif dalam memberikan pedoman kebijakan moneter yang konsisten dan berbasis data.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers di Jakarta menyampaikan bahwa pendekatan Taylor Rule memberikan panduan yang kuat dalam menentukan kebijakan suku bunga BI-7DRR (Seven-Day Reverse Repo Rate). "Dengan mempertimbangkan inflasi aktual, inflasi target, dan tingkat kesenjangan output, kami dapat mengambil langkah kebijakan yang terukur untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi," ungkap Perry.
Taylor Rule dan Kebijakan Moneter di 2024
Pada 2024, Bank Indonesia menargetkan inflasi berada pada kisaran 2--4%, sejalan dengan tren global inflasi yang mulai terkendali setelah gelombang kenaikan harga akibat disrupsi pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik. Taylor Rule digunakan untuk mengevaluasi apakah suku bunga acuan saat ini telah sesuai dengan kondisi ekonomi.
Menurut Taylor Rule, formula penentuan suku bunga acuan melibatkan tiga komponen utama:
*Tingkat inflasi aktual dibandingkan inflasi target. Jika inflasi aktual melebihi target, suku bunga cenderung dinaikkan untuk menekan permintaan.
*Output gap, yaitu selisih antara PDB aktual dengan PDB potensial. Jika PDB aktual lebih rendah dari potensial, suku bunga dapat diturunkan untuk merangsang aktivitas ekonomi.
*Suku bunga alami (natural rate), yang merepresentasikan tingkat bunga netral yang mendukung pertumbuhan tanpa memicu inflasi.
*Perry menambahkan bahwa saat ini, suku bunga acuan BI berada di level 5,5%, dan keputusan ke depan akan terus mempertimbangkan hasil analisis berdasarkan Taylor Rule.
Keunggulan Taylor Rule dalam Pengendalian Inflasi
Taylor Rule memiliki keunggulan karena berbasis data yang objektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Ekonom Universitas Indonesia, Fadhil Hasan, menilai pendekatan ini sangat relevan untuk ekonomi Indonesia yang tengah dalam fase pemulihan.