Alfian Ghaza Reynaldi (202210415156) Pengantar Ilmu Politik Kelas 4A2, Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Unisversitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi 2024 Dosen Pengampu : Saeful Mujab , S.Sos, M.I.Kom
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemilihan umum sebagai pilar demokrasi dan melihat pemilihan umum dilaksanakan dengan jujur dan adil serta ingin mengetahui tantangan apa yang dialami dalam pelaksanaan pemilihan umum. Fokus penulisan ini pada pemilihan umum sebagai pilar demokrasi dan pelaksanaan pemilihan umum yang jujur dan adil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur atau tinjauan pustaka. Pencarian literatur dilakukan melalui basis data akademik, jurnal ilmiah dan sumber sumber terpercaya lainnya. Demokrasi berdiri dengan prinsip persamaan, yang menagrtikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintah dan memiliki suatu kekuasaan yang sama untuk memerintah. Legitimasi dan legitimasi kekuasaan negara muncul melalui kekuasaan rakyat ini. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap barometer demokrasi. hasil pemilihan yang dilaksanakan terbuka, dengan kebebasan berpendapat dianggap agak akurat untuk memberi gambaran tentang partisipasi masyarakat. dikarenakan Dengan adanya pemilu, diharapkan wakil-wakil rakyat dapat mengetahui aspirasi rakyat, terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan.
Kata kunci: Demokrasi, Pemilihan umum
Latar Belakang
Hak-hak demokrasi rakyat diberikan oleh lembaga yang dikenal sebagai pemilihan umum. Negara-negara yang menolak gagasan kedaulatan rakyat telah secara resmi mengakui keberadaan sistem pemilu. Keprihatinan mendasar seputar dilema elektoral adalah gagasan tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana pemilu merupakan cerminan demokrasi dan demokrasi merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Topik-topik ini telah lama dibahas dalam praktik kehidupan konstitusional. Pemilu di sisi lain, merupakan sarana yang paling adil untuk memutuskan partai politik mana yang masih berkuasa dan berhak menjalankan mandatnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Partai politik mau tidak mau akan dipilih untuk mencalonkan diri dalam pemilu dan ikut serta dalam Parlemen. Oleh karena itu, hanya calon yang dipandang dapat dipercaya oleh masyarakat yang boleh berpartisipasi dalam pemilihan untuk memastikan persaingan yang sehat. Kualitas kompetisi akan menderita karena memiliki terlalu banyak pesaing, terutama mengingat standar kualitas mereka yang berbeda (Kartiko, 2009) Pemilu adalah salah satu cara terpenting untuk menegakkan hak asasi manusia atas warga negara. Akibatnya, dalam pelaksanaan hak -- hakn Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi warga negara dan memastikan bahwa adanya pemilihan umum dilakukan pada jadwal telah ditetapkan oleh ketatanegaraan. Beberapa aspek pemilu harus dikembalikan agar rakyatlah yang menentukannya, dan adanya kesamaan pada prinsip kedaulatan rakyat, dan pada saatnya rakyatlah yang akan berdaulat. Pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pelaksanaan pemilihan umum, memperlambatnya dan tidak adanya persetujuan oleh rakyat, atau tidak melakukan apa-apa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum dengan mestinya adalah adanya suatu pelanggaran pada hak-hak asasi. Namun, Rousseau berpendapat kedaulatan rakyat merupakan deklarasi, sebab rakyat dapat menunjukkan kekuasaannya kepada orang lain dengan berbagai cara. bahkan dapat turun-menurun kepada sebagian kecil pemilih dalam suatu korps pemilih. Oleh karena itu, rakyat secara keseluruhan tidak lagi memiliki kedaulatan ini. Namun, yang paling penting dari ajaran itu adalah bahwa kedaulatan dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan kehendak, sehingga pernyataan ini berfungsi untuk menyampaikan kehendak rakyat (Kartiko, 2009).
Di sebagian besar negara demokrasi, pemilu berfungsi sebagai standar dan simbol demokrasi. Hasil pemilu yang dilakukan secara terbuka dan memungkinkan kebebasan berserikat dan berpendapat dianggap agak mewakili demokrasi. keterlibatan yang tepat dan keinginan publik. Pemilu seharusnya memilih perwakilan yang mampu memahami kebutuhan pemilih, terutama dalam hal penyusunan kebijakan publik di bawah sistem kekuasaan yang bergilir. Selanjutnya, pemilu memberikan kesempatan kepada beberapa partai politik untuk keluar dari Parlemen pada pemilu berikutnya. Dengan demikian, tidak ada partai politik di Parlemen yang dapat terus memegang kekuasaan karena kemampuan membuat undang-undang tidak secara langsung membuat mereka lupa. Orang-orang bersaing untuk mengisi posisi politik dalam pemerintahan pada pemilihan umum, yang didasarkan pada pemilihan formal individu-individu yang memenuhi syarat. Secara umum, pemilu adalah mekanisme untuk menegakkan kedaulatan rakyat, yang memerlukan pembentukan pemerintahan yang sah dan cara untuk mengekspresikan tujuan dan kepentingan rakyat. Ada beberapa sistem pemilu, dan pemilu merupakan salah satu cara untuk memilih legislator (Ningtyas, 2021)
Demokrasi masyarakat memungkinkan suksesi kepemimpinan melalui pemilu yang rutin. Pemilihan umum adalah sarana dengan tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat dengan cara memilih anggota legislatif. karena rakyat memiliki kesempatan memilih pejabat politik, dipastikan pengawasan yang khusus untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan adil dan jujur. Pemilihan langsung, yang menumbuhkan demokrasi lokal, adalah bagian dari proses desentralisasi. Selain itu, pemilihan langsung memberikan jalan agar dapat mempertahankan demokrasi lokal yang tertunda selama pemerintahan Soeharto. Demokrasi sekarang menjadi ciri standar sebagian besar negara kontemporer. Demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan, yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak atas hak dan perwakilan yang sama dalam pemerintahan. Pada kenyataannya, rakyat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perintah, yang memberikan kredibilitas dan legalitas otoritas pemerintah (Ningtyas, 2021)
Penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab adalah satu-satunya yang dapat menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akuntabilitas berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu harus menjawab kepada publik bagaimana mereka menggunakan kekuasaan dan tanggung jawabnya secara politik dan hukum. Penyelenggaran pemilu harus jujur, terbuka, bertanggung jawab, berhati-hati, dan tepat dalam menjalankan kekuasaannya agar dapat menyelenggarakan pemilu yang adil. Koordinator pemilu harus tidak memihak, artinya mereka tidak boleh mendukung salah satu pesaing. Selain itu, ketidakberpihakan menyiratkan bahwa baik partai politik maupun pemerintah tidak boleh memiliki pengaruh apa pun terhadap lembaga pemilu. Lembaga ini harus mampu berfungsi dan bekerja tanpa bias dan praduga politik karena secara langsung akan mempengaruhi legitimasi badan penyelenggara, proses pemilu, dan hasilnya (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).
Pemilihan umum dipandang sebagai representasi kejayaan demokrasi Indonesia. Sebuah sistem politik hanya dapat dianggap demokratis, menurut pendapat Samuel P. Huntington, jika mayoritas anggotanya bertindak sebagai pengambil keputusan secara kolektif. Pemimpin sistem dipilih melalui pemilihan yang teratur, jujur, dan adil. Proses demokrasi yang paling efektif adalah pemilihan umum secara teratur. Setiap lima tahun sekali, pemilihan umum harus diselenggarakan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan berkeadilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Partai Demokrat Rakyat kemudian harus diadakan kira-kira setiap lima tahun karena fase sekali dalam lima tahun.dianggap sebagai simbol keberhasilan demokrasi Indonesia (Siagian et al., 2022).
Pertanyaan Penelitian
- Bagaimana cara memastikan bahwa pemilihan umum bebas dan adil?
- Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum di negara -- negara berkembang ?