Tarik-ulur proses pemilihan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Komisi III DPR RI, menyisakan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Namun sebagai bakal calon garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi kedepan, saya mendukung penuh para anggota Komisi III untuk melakukan penyaringan secara ketat tanpa terpengaruh desakan pemerintah untuk segera memilih 5 (lima) dari delapan kandidat.
Beberapa nama calon juga diketahui tidak memiliki pengalaman selama 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 29 angka 4 UU. 30/2002 tentang KPK. Selain itu, Panita Seleksi (Pansel) bentukan Presiden Jokowi juga tidak mengindahkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) yang mensyaratkan harus adanya unsur penyidik dan penuntut umum dalam komposisi pimpinan.
Pansel yang konon dipilih Presiden dari sebagian besar wanita-wanita berjiwa patriot itu nampaknya tidak menghormati keberadaan UU tersebut sebagai landasan dalam melakukan seleksi capim. Padahal, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa republik kita tercinta ini adalah negara hukum. Konsekuensinya, segala tindak-tanduk Pemerintah dan seluruh WNI harus tunduk dan paruh terhadap ketentuan perundang-undangan.
Pihak-pihak yang menyatakan tidak perlu ada unsur kejaksaan dalam pimpinan KPK, dapat mengindikasikan mereka "malas" membaca UU yang masih berlaku atau mereka hendak bertindak sebagai Hakim MK yang memiliki kewenangan untuk mencabut suatu pasal, ayat maupun frasa dalam suatu ketentuan UU.