Sumber: Vivanews (Ilustrasi Gambar)
Ketika berbicara mengenai proses penyelenggaraan negara, tentunya seluruh elemen-elemen yang ada di bangsa ini, kita dituntut untuk menjamin proses penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, selaras dan seirama. Karena Seyogyanya proses penyelenggaraan negara hanya dapat dijalankan dengan baik apabila partisipasi publik oleh elemen-elemen yang ada secara masif memiliki pandangan serta tindakan yang terkoordinasi dalam satu kesatuan tujuan.
Hal demikian menjadi dasar yang paling urgen sesuai dengan prinsip di dalam Dasar Negara Pancasila, yang menuntut tindakan secara bersama-sama dalam proses bernegara, baik dalam pengambilan keputusan dan sebagainya agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang ada secara bersama.
Sebab tuntutan perkembangan Zaman saat ini mengharuskan sinergitas dan kerja-kerja kolektif dalam menjaga stabilitas serta eksistensi negara dalam berbagai rongrongan, baik pengaruh individualitas maupun transnasional yang dapat mendisintegrasikan ataupun merusak kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini.
Namun ketika menilik kedalam secara realitas, keadaan dalam negeri kita pada saat ini begitu banyak persoalan yang tengah terjadi, baik dalam kancah nasional sampai pada tataran daerah (lokal).
Proses Demokrasi yang seharusnya mengakomodir berbagai kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bernegara, berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan, tindakan yang dipraktekkan saat ini lebih-lebih cenderung responsif atas kepentingan kelompok dan golongan yang diwakili.
Proses demokrasi yang diharapkan sebagai instrumen agar dapat menghimpun kepentingan umum tengah di lacuri dengan tindakan arogansi kelompok dan golongan-golongan atas nilai-nilai demokrasi, manifestasi atas demokrasi yang salah kaprah dalam praktek tengah bergemuruh dan menggelora.
Sejatinya yang telah diamanahkan di dalam nilai-nilai Pancasila yakni prinsip permusyawaratan dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai konsensus kolektif sebagai acuan dalam membangun kehidupan bersama menjadi simpangsiur.
Di dalam kancah lokal sendiri pun tak kalah derasnya, praktik-praktik yang tengah terjadi dalam perpolitikan lokal hari ini, lebih cenderung pada politik identitas yang kemudian dipraktekkan dengan saling menyerang satu dengan yang lain.
Demokratisasi yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan solusi didalam proses bernegara demi terselenggaranya pemerintahan yang ideal, dapat mewujudkan aspirasi masyarakat baik lokal maupun nasional tengah jauh dari harapan, akibat praktek yang minim akan gagasan tersebut, akomodasi kepentingan publik jauh dalam pelaksanaannya.