Di sini saya tidak ingin ikut-ikutan berkomentar maupun mengomentari silang sengkarutnya akrobratika partai politik membangun koalisi dalam penentuan pasangan capres-cawapres lantaran tersandera politik transaksional threshold 20% atau cawe-cawenya kepentingan politik pragmatis "sang dalang".
Saya anggap akrobatika teaterikal panggung politik yang dipertontonkan kian anomalis, kian menjauh dari etikabilitas politik.
Mendingan menulis melanjutkan tulisan saya "Prabowo, Gerindra, KKIR dan Trisakti BK" di Kompasiana.com (31/8), dengan judul "Prabowo Subianto dan Tahun Vivere Pericoloso".
Tahun Vivere Pericoloso
Adakah saat ini kita sedang menghadapi "Tahun Vivere Pericoloso", diambil dari frasa bahasa Italia -- vivere berarti hidup, sedangkan pericoloso berarti hidup penuh bahaya atau hidup menyerempet bahaya.
Adapun "Tahun Vivere Pericoloso" adalah judul pidato Bung Karno (BK) saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1964, di Istana Merdeka. Melalui pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa Revolusi Indonesia belum selesai.
Dikatakan oleh BK, Revolusi Indonesia bukan sekadar mengusir Belanda dari Indonesia. Revolusi Indonesia menuju lebih jauh lagi daripada itu, yaitu menuju tiga kerangka berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan.
Dari sini lahir gagasan BK tentang strategi "Trisakti", yakni: berdikari bidang ekonomi, berdaulat bidang politik, dan berkepribadian bidang kebudayaan.
Sedang menurut BK, di "Tahun Vivere Pericoloso", bentuk neokolonialisme bisa beragam rupa dan tak kentara. Bisa saja bentuknya mungkin saja aliran pinjaman-investasi asing yang berisiko gusur rakyat dari tanah di bawah kakinya.
Pesan dan pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 1964 itu tentu masih sangat relevan. Mengingat bentuk neokolinialisme sangat halus dan tak kentara. Menurut BK, bentuk neokolonialisme bisa berupa penjajahan by proxy, penjajahan by remote control, dan penjajahan dari jarak jauh.