Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mempertanyakan adanya kiriman bantuan beras tidak layak konsumsi pada masyarakat sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos). Menurut Puan bantuan itu justru menjerumuskan citra pemerintah dan merusak kepercayaan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Bantuan dari Pemerintah sudah sepatutnya menjawab keresahan masyarakat dan menjadi solusi masalah kehidupan mereka," kata Puan dalam rilis medianya pada Jumat (13/8/2021).
Menurut Puan, harus ada pengawasan yang mendetail dalam penyaluran program bansos ini. Jika benar ada masyarakat yang tidak menerima bansos tak layak konsumsi, langsung diganti dengan yang baru dan memenuhi persyaratan. Penggantian itu sepatutnya dilakukan secara cepat dan tepat.
Puan memahami bahwa insiden atau kekurangan bisa saja terjadi karena penyaluran bantuan memang dilakukan secara masif ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, bila memang ada kesalahan tetap harus dipertanggungjawabkan.
Diketahui baru-baru ini ditemukan beras yang dikirim pada warga dalam karung beras BUMN dan tidak layak dikonsumsi. Beras tersebut dideskripsikan menggumpal dan tercium bau tidak sedap ketiga dibuka. Diduga, beras tersebut berbau karena terguyur hujan pada proses pengiriman.
Beras tersebut diketahui sudah diganti, tetapi kejadian itu diharapkan tidak terulang lagi. Puan meminta penyaluran bansos dilakukan secara teliti dan bijak untuk menghindari kesalahan. Terlebih, di era digital mudah sekali kabar tersebar dan dibungkus lagi menjadi hoaks yang menggiring opini tidak baik.
"Penyaluran bansos harus disikapi dengan bijak. Bila memang ada kesalahan segera berikan penggantinya sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan seperti tujuan dari pemberian bantuan ini," ujar Alumni Universitas Indonesia itu.
Puan juga meminta keterbukaan bila memang ada masyarakat yang mengadu mendapatkan bansos tidak layak untuk dirangkul. "Pengaduan wajib dilayani dengan tangan terbuka. Masyarakat dirangkul sehingga tercipta pendistribusian bansos yang konstruktif," ujarnya.
Menurut Puan, jangan sampai ada tindakan negatif yang membuat masyarakat takut dalam melakukan aduan bila memang ada kesalahan. Masalah nanti akan berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat pada pemerintah sekaligus lembaga pemerintahan jadi menurun.
Diketahui, ada penurunan kepercayaan pada pemerintah selama penanganan pandemi Covid-19. Penurunan kepercayaan ini berjalan seiring dengan melonjaknya kasus positif virus corona di Tanah Air. Masyarakat meragukan efektivitas penanganan Covid-19 yang dilakukan selama hampir dua tahun ke belakang.
"Membangun tingkat kepercayaan ini bisa dilakukan dengan memberikan kebutuhan yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Mari kita evaluasi kembali langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dipertajam perbaikannya," ujar mantan Menko PMK itu.