Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealismenya. Bahkan dalam sejarah perjuangan bangsa, gerakan mahasiswa seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia.
Mengapa Mahasiswa? Mengapa mahasiswa harus mempunyai sikap kritis, peka, peduli, dan haus akan informasi dan pengetahuan?. Jawaban dari pertanyaan ini merupakan jiwa atau ruh yang harus disadari dan dimiliki oleh setiap mahasiswa dalam setiap aktivitas yang dilakukan serta sebagai dorongan dan motivasi untuk terus memberikan kontribusi untuk kejayaan bangsa dan negara.
Suatu kebijakan pada dasarnya ditujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, jika pemerintah gagal mendefinisikan atau merumuskan suatu kebijakan, maka dengan sendirinya akan merugikan rakyat dan dapat memunculkan berbagai gejolak sebagai reaksi atas ketidaksetujuannya.
Ketidakpercayaan masyarakat tidak terlepas dari kebiasaan pemerintah yang terlampau banyak memusatkan perhatian pada dirinya (self-centered). Mereka terkadang abai bahwa masyarakat membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup untuk memahami, kemudian menyesuaikan diri pada kebijakan baru yang dibuat pemerintah.
Jika suatu kebijakan baru diterapkan, lalu masyarakat memprotes, barulah pemerintah menaruh perhatian serius terhadap kebijakan yang disorot tersebut. Atau pemerintah menunggu hingga protes mereda, dan kembali memaksakan kebijakannya. Sungguh bukan contoh kerja yang baik dan efisien.
Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dan tugas mahasiswa untuk membantu dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Terutama kebijakan yang dapat menimbulkan perdebatan dan polemik yang berkelanjutan, sudah sepatutnya mahasiswa dapat berbagi informasi kepada masyarakat agar kebijakan yang akan dilaksanakan mudah dipahami serta mampu menghilangkan kesalahan tafsir terhadap kebijakan tersebut.
