Luhut Binsar Panjaitan seorang putra Batak berlatar belakang tentara dan dari baret merah telah menjadi seorang tokoh penting dalam pemerintahan Jokowi. Sejak awal kehadirannya di kabinet Jokowi talah menimbulkan ketidaksenangan bagi PDIP, partai yang mengusung Jokowi.
Partai PDIP di awal pemerintahan Jokowi sangat tidak menyukai tiga orang di lingkungan Jokowi. Dulu disebut Trio Macan yaitu, Luhut, Rini dan Andi. Seiring dengan perjalanan waktu, Andi digantikan Pramono Anung, mantan Sekjen PDIP. Sukses bagi PDIP. Kemudian Rini juga tergusur dari kabinet Jokowi. PDIP tepuk tangan. Namun Luhut tak kunjung tergusur. PDIP kecewa? Gigit jarikah?
Memang harus diakui bahwa kepercayaan Jokowi kepada Luhut sangat besar. PDIP yang sedari awal dalam pernyataan Ketua Umum Megawati menyebut Jokowi sebagai petugas partai kepada Jokowi sebagai presiden menunjukkan kekurang cermatan dan kurang kadar pemahaman terhadap fungsi pejabat negara.
Setiap politikus yang diberikan kepercayaan sebagai pejabat negara dan pejabat publik, serta merta dia harus melepaskan diri dari atribut partai. Dia bukan lagi petugas partai dan dia harus berpikir dan bertindak sebagai abdi negara dan harus melayani publik sesuai sumpah jabatannya. Partai juga harus tahu diri dan jangan mengganggu kader partainya yang menjadi abdi negara.
Pola pikir dan wawasan politik para pemimpin partai kita masih terjebak dengan pola yang ada di DPR. Fraksi di DPR adalah perpanjangan tangan DPP Partai. Padahal DPR adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif. Tidak boleh ada anggota DPR yang bertentangan sikap, prinsip dan perbuatan dengan DPP Partai, apalagi dengan ketua Umum Partai. Jika itu terjadi, maka Fraksi akan melakukan recall atau Pergantian Antar Waktu (PAW).
PDIP, di awal pemerintahan Jokowi 2014 masih terjebak dengan pemikiran seperti di DPR tersebut. Pernyataan Megawati yang mengatakan Jokowi sebagai petugas partai cukup mengindikasikannya. Dan dengan dasar sebutan petugas partai tersebutlah keberatan PDIP atas kehadiran Trio Macan Menteri di kabinet Jokowi diprotes. Trio macan tak ada lagi, sisanya Solo Macan bernama Luhut Panjaitan.
Kegalauan PDIP terhadap Solo Macan ini tak kurang juga. Jabatan dan kepercayaan yang diberikan Jokowi kepada Luhut membuat para elit partai PDIP seperti kebakaran jenggot. Menggusur Solo Macan ini sepertinya sebuah kemustahilan. Makin digencet, makin meleset. Padahal sebagai perbandingan, Megawati juga banyak jabatan diberikan oleh Jokowi.
Teranyar, Luhut Panjaitan diberikan tugas dan kepercayaan lagi dari Jokowi mengurus minyak goreng. Sudah sekian waktu ini terjadi hingar bingar tentang minyak goreng.
Para emak antri membeli minyak goreng, sampai lupa menggoreng makanan untuk anak dan suaminya. Para emak protes, lupa memprotes suami yang terlambat pulang sampai malam. Menteri Perdagangan sibuk dan lupa masih banyak tugas mengurus perdagangan produk lain.
Penegak hukum sibuk pula. Sampai lupa bahwa penanggung jawab korporasi adalah direksi. Yang ditangkap komisaris perusahaan. Media dan stasiun TV sibuk mewawancarai emak-emak dan pedagang pasar, lupa mewawancarai para kartel penguasa distribusi minyak goreng.
Presiden marah. Ekspor minyak goreng dan CPO bahan dasar minyak goreng dihentikan. Hingar bingar minyak goreng mereda. Namun petani kelapa sawit menjerit. Ribut dan merana.