Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara menggelar jumpa pers di halaman belakang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2014). Jumpa pers ini terkait pembaharuan alutsista, intelejen negara, dan juga kesejahteraan anggota TNI dan Polri. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
Aksi massa yang diisukan akan menjatuhkan Jokowi-JK pada Mei kemaren memang tidak terjadi. Isu yang sempat memunculkan kekhawatiran akan terjadinya gejolak politik di Indonesia akibat konflik KIH dan KMP yang tidak berkesudahan memang sudah lewat. Jokowi-JK bolehlah bernafas lega. Namun, tunggu dulu! Ada empat bahaya laten yang bisa saja meledak dan membuat Jokowi-JK harus Lengser ke Prabon sebelum 2019. Apa itu?
Konflik Pilkada
Seperti kita ketahui September nanti direncanakan akan dilaksanakan Pilkada serentak hampir di seluruh Indonesia. Pengalaman sebelumnya Pilkada sering memicu konflik di Masyarakat. Apa yang terjadi kalau konflik ini terjadi dalam waktu bersamaan di banyak daerah. Betapa pusingnya menghadapi itu semua. Ditambah lagi dengan kerugian karena konflik tersebut bukan tidak sedikit, cukup menguras energi dan biaya.
Jika benar konflik terjadi, masyarakatlah yang langsung kena imbasnya bahkan terlibat langsung. Aksi bakar-bakaran, demo anarkis, dan sebagainya sering terjadi karena belum dewasanya rakyat kita dalam berpolitik. Apalagi elit-elit politik di daerah masih kentara bermain curang dan sering menyalahgunakan kekuasaan. Jika Pemerintahan Jokowi-JK tidak berhasil mencegah ancaman ini dan konflik di daerah terus berlarut-larut maka tidak mungkin kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya untuk melakukan pemakzulan terhadap Jokowi-JK.
Gejolak Buruh
Masalah upah, Persoalan BPJS ketenagakerjaan, masuknya jutaan buruh dari Cina ke Indonesia akibat meningkatnya arus investasi Cina ke Indonesia karena pemberlakuan ACFTA sejak 2010 ditambah perjanjian investasi 600 triliun lebih yang ditandatangani Jokowi-JK beberapa waktu lalu, dan kalah saingnya produk industri dan pertanian kita dari Cina, hal ini tentu akan memicu persoalan krusial seperti matinya industri tertentu, menurunnya produksi pertanian, PHK, pengangguran dan lain-lain. Hingga saat ini Indonesia keteteran menghadapi ACFTA ini, Tim Ekonomi yang dibentuk Jokowi-JK belum menemukan formula yang pas mengatasi ini. jika terus berlanjut, maka dikhawatirkan gejolak buruh akan berimbas ke konflik horizontal. Demo anti cina, pembakaran aset asing, bahkan huru-hara seperti 1998 bisa saja kembali terjadi.
Gejolak Ekonomi
Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama Dollaar yang terus melemah, dikhawatirkan akan membuat inflasi semakin tinggi. Daya beli masyarakat menurun, Ekonomi lesu, kredit macet, dan sebagainya juga dikhawatirkan sedang mengintai pemerintahan Jokowi-Jk. Jika tidak ada kebijakan ekonomi yang tepat, dan Negara Indonesia pun mengalami kebangkrutan seperti yang dialami Amerika Serikat, yunani, Puertoriko, maka pemakzulan Jokowi-Jk dipastikan bisa saja terjadi.
Apalagi Jokowi-JK dianggap masih antek asing, tidak peduli dengan kemampuan industri dalam negeri, pengakuan terhadap produk dalam negeri masih sebatas pencitraan. Pemerintahan Jokowi-Jk tidak berani menanggung risiko dengan percaya kepada kemampuan industri nasional. Jika ini terus berlanjut maka dikhawatirkan pemerintahan Jokowi-Jk bisa dimakzulkan karena pro asing.
Ancaman "Perang" Asimetris