Liberalisme dalam Hubungan Internasional: Antara Harapan dan Kenyataan

Liberalisme dalam teori hubungan internasional merupakan teori yang mulai dikenal tahun 1945, karena membantah teori realisme. Teori ini menjadi tersendiri pada tahun 1970 yang menghasilkan produk yaitu PBB. Teori ini berfokus pada Kerjasama, interpedensi, dan juga peran sebuah institusi dalam menciptakan sebuah perdamaian dan kestabilan antara negara-negara. Liberalisme menekankan bahwa manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk saling bekerja sama dan konflik dapat diakhiri dengan dialog. Selain itu salah satu kontribusi utama liberalisme adalah penekanan pada institusi internasional yang diharapkan berfungsi sebagai wadah negosiasi, mediasi,  dan penyelesaian sengketa, serta membuat norma-norma juga aturan yang mengatur tingkah laku negara. liberalisme juga menekan bahwa interpedendensi ekonomi dapat berpengaruh untuk mengurangi kemungkinan konflik. Namun apakah teori ini berjalan dengan seharusnya? Disinilah artikel ini dibuat untuk mengkritik teori ini.

Pertama, dalam teori liberalisme ini biasanya mengabaikan peran sebuah kekuasaan dan konflik. Karena liberalisme sendiri berfokus kepada kerja sama dan interdepedensi tetapi mereka lupa bahwa kekuasaan dan politik juga menjadi faktor dominan di dalam hubungan  internasional. Liberalisme juga bisa dibilang terlalu liberalisme juga bisa dibilang terlalu yakin mengenai negara yang dapat bekerja sama secara efektif. yang dimana pada faktanya banyak kepentingan nasional antarnegara itu bertentangan sehingga kerjasama yang dilajukan itu dapat terhalang. Contohnya, Ketika kepentingan negara kita terancam, kita biasanya akan melakukan Tindakan yang diputuskan secara sepihak, berarti dalam hal tersebut mengabaikan norma internasional yang telah disapakati.

 Selanjutnya, Liberalisme yang menekankan Institusi Internasional pun juga memiliki keterbatasan dalam  menyelesaikan konflik atau mengatasi masalah global. Banyak sekali institusi di dunia yang dihadapkan pada masalah legitimasi, kekuasaan dan juga ketidakadilan. seperti PBB, WTO, dan IMF memperlihatkan sebuah institusi internasional tidak berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Organisasi tersebut mencerminkan kepentingan negara yang lebih kuat, sementara negara-negara kecil sering kali terpinggirkan atau hanya menjadi penonton dalam mengambil Keputusan. Hal seperti inilah yang membuat ketidakadilan didalam proses pengambilan sebuah Keputusan dan justru memperburuk ketegangan antara negara yang memiliki kekuatan yang berbeda.

 Terakhir liberalisme berpendapat bahwa interpedendensi ekonomi dapat mendorong perdamaian dan juga stabilitas, namun faktanya? interdepedensi ini tidak semuanya merata dan malah menciptakan ketergantungan yang tidak seimbang. Negara yang memiliki kekuatan besar sudah pasti dapat mengeksploitasi negara-negara yang sedang berkembang atau negara yang lemah dalam hubungan perdagangan dan ekonomi, sehingga dapat mengarah lagi-lagi pada ketegangan, konflik dan ketidakadilan. Seperti, kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia tentang larangan ekspor nikel mentah yang hasilnya sudah pasti dimenangkan oleh Uni Eropa karena WTO menganggap Indonesia belum siap melakukan hilirisasi. Contoh tersebut dapat kita lihat bagaimana kekuatan ekonomi dapat memaksa syarat-syarat perdagangan yang merugikan negara berkembang.

Kesimpulannya, liberalisme telah memberikan kita pandangan dalam hubungan Internasional, yang dimana Teori ini berfokus pada Kerjasama, interpedensi, dan juga peran sebuah institusi dalam menciptakan sebuah perdamaian dan kestabilan antara negara-negara. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa faktor yang menjadi tempat sehingga teori ini dapat dikritik. Pemahaman ini dapat digabungkan dengan pemahaman lain agar lebih sesuai dengan pelaksanaanya di dunia nyata.