Soal Asap : Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM IPK Rokan Hilir Angkat Bicara 

Bencana asap di Riau yang berlarut-larut membuat berbagai unsur masyarakat Riau angkat bicara. Mulai dari organisasi masyarakat, kepemudaan, mahasiswa, tokoh agama dan akademisi berbicara mengenai derita masyarakat karena asap. Dari beberapa unsur masyarakat tersebut banyak hal yang mereka sampaikan tentang penderitaan rakyat Riau karena asap. Mulai dari persoalan tidak tegasnya pemerintah dalam mengatasi asap sampai kepada isu berpisahnya Riau dari NKRI jika Presiden RI tidak dapat mengatasi masalah asap dalam waktu dekat. 

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh banyak masyarakat dan mahasiswa Riau untuk mendesak pemerintah serius menangani masalah asap tersebut. Namun, sayang sudah hampir 3 bulan asap tebal menyelimuti sebagai besar wilayah Riau yang mengakibatkan sekolah libur dan aktivitas masyarakat terganggu dan bahkan sudah banyak terserang penyakit ISPA. Maka kemarahan rakyat Riau bukan tanpa alasan, asap yang telah berusia 19 tahun tersebut setiap tahun menghantui masyarakat Riau terkhusus kepada generasi Riau yang masih kecil, sebab asap bisa menghambat pertumbuhan dan kecerdasan otak anak.

Dengan hiruk pikuknya mengenai asap tersebut membuat Wakil Ketua II Bidang Hukum dan HAM IPK Rokan Hilir Alben Tajudin, SH. Angkat bicara “kita sangat prihatin dan sekaligus kecewa terhadap pemerintah yang terkesan lamban dan tidak tegas dalam mengatasi masalah asap di Riau, sebab sudah hampir 3 bulan terakhir asap sudah membuat langit di Riau menjadi gelap, langit berwarna biru sudah tidak pernah muncul lagi dan kami berfikir ini tidak bisa dibiarkan lama-lama pemerintah harus membuat status bencana nasional dan selamatkan jutaan masyarakat riau yang pada hari ini sedang meregang nyawa” ungkap advokat muda tersebut.

Alben menambahkan bahwa “apabila masalah asap ini tidak selesai dalam waktu dekat, maka kami menyomasi dan meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar mundur dari jabatannya secara terhormat, sebab kalau kondisi ini berlarut-larut maka mungkin saja gerakan 98 akan terulang kembali” ungkap penulis buku Gerakan Penyadaran tersebut dengan penuh semangat.

Tidak hanya demikian aktivis HMI tersebut juga menegaskan bahwa apabila pemerintah tidak siap dan tidak mampu untuk mengatasi masalah asap yang berkempanjangan ini maka biarkanlah rakyat riau mengurus rumah tangganya sendiri seperti cita-cita mulia yang digagas oleh Tabrani Rab pada tahun 2000, “ini bukan persoalan main-main lagi, pemerintah pusat harus secepatnya menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat riau, jangan menunggu sampai korban bergelimpangan sehingga, kalau persoalan klasik ini dibiarkan berlarut-larut dan pemerintah pusat tidak sanggup untuk mengatasinya maka biarkanlah rakyat riau mengurus rumah tangganya sendiri seperti cita-cita mulia yang digagas oleh Tabrani Rab pada tahun 2000, atau setidak-tidaknya usalan saya NKRI ini harus dijadikan sebagai Negara Federal, begitu lebih baik” imbuh Alben ditengah kesibukkan sebagai advokat.