Pernah menonton film kartun Upin Ipin? Kalau belum, nanti anda bisa nonton setelah membaca artikel ini.
Fahri Hamzah dan Fadli Zon mirip Upin Ipin versi nyata. Yang membedakan keempatnya hanyalah soal usia, rambut dan mulut. Sementara otak dan tingkahnya saya rasa sulit dibedakan. Seperti kata Alm Gusdur, DPR dan TK itu ga jelas perbedaannya.
Upin Ipin selalu saja usil mengerjai Kak Rose dengan segala cara. Kalau kemudian balik dimarahi, mereka akan mengadu pada Neneknya. Hanya sesekali mereka akur. Begitu juga dengan Fahri Fadli, apapun isunya, mereka nyinyirnya pada Pak Jokowi.
Belakangan ini muncul kesalahan dalam penulisan surat undangan pelantikan kepala BIN. Sontak saja Fadli mengatakan pemerintah jadi semakin mirip mengurus warung kopi. Istilah ini sudah diusung sebelum kejadian salah ketik. Namun kemudian ternyata ada salah ketik tandingan, rupanya DPR pun sempat salah ketik dalam penulisan gelar Moeldoko dan sudah ditanda tangani oleh ketum DPR Setya Novanto.
Begitulah Fahri Fadli. Posisi pimpinan DPR bagi keduanya ternyata tidak merubah sikapnya untuk menjadi dewasa dan mulutnya masih sama purbanya. Mereka begitu arogan dan merasa hebat sendiri saat mengritisi salah ketik, namun saat bersamaan DPR juga salah ketik.
Arogansi Fadli yang memunculkan istilah pemerintah warung kopi juga menarik. Dari kacamata beliau, pemerintah sekarang tidak memiliki perencanaan yang matang. Hanya cukup melihat dan mengeluarkan kebijakan saat itu pula.
Sebenarnya ini adalah istilah yang bagus dan benar menurut saya. Perbedaan pribadi seorang Jokowi dengan politisi senayan memang ada di 'perencanaan yang matang'. Kita tentu masih ingat begitu alotnya pembahasan dan pencairan APBN. Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK juga direncanakan secara matang. Namun ketika sampai ke telinga Presiden, Jokowi hanya cukup melihat dan mengeluarkan 'kebijakan' saat itu pula, menolak. Contoh lainnya adalah pemberian grasi tahanan politik Papua, Presiden Jokowi tidak merencanakan secara matang, beliau langsung menggunakan special powernya agar para tahanan tersebut bisa langsung keluar. Saya dapat membayangkan andai menempuh jalur amnesti yang harus melalui persetujuan DPR, pasti akan direncanakan secara matang, sampai para tahanan tersebut matang di penjara. Pengungsi Sinabung dan korban lumpur Lapindo juga sampai matang bertahun-tahun. Namun ketika pemerintah warung kopi muncul, pemeritah cukup melihat dan langsug membuat kebijakan dalam hitungan hari atau bulan.
Negara Indonesia memang sudah terbiasa dengan perencanaan yang matang. Bisa dilihat saat pemerintahan Pak Mantan selama 10 tahun sangat sukses menghasilkan perencanaan yang matang. Itulah mengapa saat Presiden Jokowi mengeksekusi pembangunan infrastruktur dan sebagainya hanya disebut meneruskan. Sampai di sini saya menjadi sulit untuk membedakan antara perencanaan yang matang dan mangkrak.
Istilah pemerintah warung kopi terdengar negatif. Andai menjadi pemerintah hotel mungkin linimasa akan menganggapnya sebagai hal yang positif. Ini semua karena persepsi kita sudah terbentuk. Padahal di warung kopi lah idealisme dan ideologi yang baik kita temukan. Jadi menurut saya cocok-cocok saja pemeritah warung kopi. Sebaliknya saya juga ingin mengeluarkan istilah DPR hotel bintang lima.
Hotel bintang lima pasti mahal, mewah, nyaman dan yang terpenting aman dari razia prostitusi. PSKnya pun kelas artis yang tubuhnya sangat terawat. Namun meski mahal, tujuannya hanya untuk tidur. Bisa tidur sendiri atau seranjang berdua, bertiga dan seterusnya, itu kondisional. Cocok bukan untuk DPR? Inilah mengapa mereka sampai lupa bedanya sidang dan tidur atau hotel dan senayan. Saat tidur mereka sidang mencari 'goal' sementara saat sidang mereka tidur untuk menerima gaji. Mereka dibayar mahal hanya untuk tidur dan titip absen.
Gelar Prof untuk Fadli dan Fahri