Dodi Reza Alex Rentan Gunakan Klub Sriwijaya FC Sebagai Alat Kampanye

Menjadi pejabat publik sekaligus pejabat klub rentan bertindak korup. Itulah mengapa kita layak mengawasi gerak-gerik Calon Gubernur Sumatra Selatan 2018, Dodi Reza Alex. Pasalnya, kini selain menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin, ia pun menjabat sebagai Presiden Klub Sriwijaya FC. Kita tentu tak ingin kasus korupsi yang dilakukan Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi juga dilakukan oleh sang putra dari Gubernur Petahana Sumsel tersebut. Tetapi, walau bagaimanapun, kerentanan terjadinya praktik korupsi itu sangat besar. 

Sebagaimana publik ketahui, Tubagus Imam Ariyadi selain menjabat sebagai Walikota Cilegon, ia pun menduduki jabatan penting bagi klub Cilegon United. Ia adalah sponsor utama bagi klub tersebut. Belum lama ini ia digelandang KPK karena terbukti melakukan suap dalam kasus rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan Transmart di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC). Dalam perkara itu, KPK mengamankan uang tunai Rp 1,152 miliar. Uang tersebut dibuat seolah-olah diberikan untuk Cilegon United. Klub sepak bola yang kini berlaga di liga 2 dalam kompetisi sepak bola Indonesia. 

Tertangkapnya Tubagus Imam Ariyadi membuka tabir buruknya pengelolaan klub sepak bola profesional tanah air. Dana hibah kepada klub sepak bola bisa menjadi ladang korupsi. Itulah mengapa kedudukan Dodi sebagai Bupati Muba dan Presiden Klub Sriwijaya patut diamati. Apalagi dirinya akan ikut kontestasi dalam Pilgub Sumsel. Bukan tidak mungkin ia akan memanfaatkan klub tersebut sebagai alat kampanye dalam pemilihan nanti. 

Memang selain Iman dan Dodi, ada puluhan pejabat publik yang menjadi pengelola klub sepak bola. Berdasar data SaveOurSoccer (SOS), ada 48 pejabat publik yang menjadi petinggi di klub sepak bola. Ada yang menjadi ketua umum, pembina, direktur, maupun jabatan lain.

Dari 48 nama pejabat, selain Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menjadi Presiden klub Sriwijaya FC, ada Bupati Malang Rendra Kresna menjadi Ketua Umum Persekam, Wali kota Jayapura Benhur Tommy Mano menjadi Ketua Umum Persipura, Anggota BPK Achsanul Qosasi menjadi Presiden Klub Madura United, Bupati Lamongan Fadeli menjadi Ketua umum Persela, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar menjadi Ketua Umum Persita, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjadi Ketua Umum Perserang, Wali kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo menjadi Ketua Umum Persis, sampai Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa menjadi Ketua Umum Mojokerto Putra.

Koordinator SOS, Akmal Marahali mengungkapkan bahwa, ada banyak faktor yang mengakibatkan fenomena masifnya pejabat negara menjadi pengurus klub sepak bola profesional tanah air. Salah satunya karena klub sepak bola masih dijadikan kendaraan politik untuk mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan. Kasus di Cilegon United adalah contohnya.