Saya teringat ucapan Mantan Wakil Presiden Boediono yang dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa bangsa ini harus mampu memanfaatkan energi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. Energi sosial dalam hal ini adalah kerja sama antar semua komponen bangsa. Energi sosial ini lah yang menjadi modal sosial (social capital) yang membuat bangsa ini memiliki kemampuan lebih dari apa yang telah dicapai.
Realitas Pelayanan Kesehatan di Pedalaman
Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan semua warga Negara sebagaimana amanat Konstitusi Undangan-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kebijakan nasional pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Aspek kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam sisi kehidupan masyarakat. Aspek ini mampu memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap sektor lain. Lihat saja pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini, berkembang dari masalah kesehatan, menjadi masalah sosial, ekonomi, dan keuangan global yang serius di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Setidaknya pandemi Covid-19 ini kembali menyadarkan kita untuk menempatkan aspek kesehatan menjadi sesuatu hal penting dan mendesak.
Saya yakin pemerintah terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh dan terukur terhadap peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini tercermin dari pembangunan dan revitalisasi rumah sakit dan layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang semakin banyak. Keseriusan Pemerintah juga terlihat dan anggaran Kementerian Kesehatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun apakah semua ini sudah cukup? Tentu tidak. Masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi dan ditingkatkan. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan jangan sampai luput dari perhatian. Mutu pelayanan kesehatan tidak sekedar dilihat dari kuantitas puskesmas dan rumah sakit, tetapi kualitas dari pelayanan yang diberikan. Apakah semuanya sudah menjalanan fungsi yang sebenarnya? Apakah rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya? Sudahkah dapat dijangkau oleh mereka yang di pedalaman dan seberang pulau sana? Adakah alternatif yang telah ditempuh untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata di pedalaman? Apa saja kendala yang dihadapi? Adakah kekurangan yang perlu dibenahi? Adakah sarana dan prasarana yang perlu diperbarui ataupun ditambah? Apakah sumber daya manusianya sudah mencukupi, baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya? Apakah masyarakat khususnya di pedalaman telah merasakan manfaatnya? Lalu apa yang perlu dikaji kembali untuk terus meningkatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan warga yang dinamis dan karateristik geografis? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijadikan dasar untuk merevitalisasi pelayanan kesehatan demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
Tidak dapat dimungkiri, kondisi geografis yang berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di sektor kesehatan khususnya di daerah pedalaman perbatasan, dan kepulauan di Indonesia. Akses jalan dan transportasi yang sulit menjadi hambatan tersendiri dalam pemenuhan layanan kesehatan yang baik di daerah pedalaman. Akses yang sulit terjangkau ini juga membuat biaya transportasi menjadi mahal, menjadikan biaya akses layanan kesehatan di pedalaman menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan belum optimalnya akses layanan kesehatan, keterjangkauan, dan mutu layanan kesehatan yang ada di pedalaman. Perhatian besar atas konteks pembangunan yang bersifat kewilayahan tentunya masih perlu menjadi perhatian hingga saat ini.
Anggaran Kesehatan dan Rasio terhadap Total Belanja Negara
Puskesmas merupakan institusi terdepan/tingkat pertama pelayanan kesehatan yang diandalkan di pedalaman. Kedudukannya tersebut menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun sampai saat ini kondisi dan kemampuan puskesmas di Indonesia masih tergantung dari kapasitas dan manajemen masing-masing puskesmas. Ketimpangan sumber daya manusia, akses informasi serta infrastruktur di setiap wilayah memengaruhi kinerja puskesmas dalam melaksanakan upaya menyehatkan masyarakat. Namun, patut dicatat bahwa keberadaan puskesmas juga belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan pelayanan kesehatan di pedalaman dikarenakan jangkauan puskesmas terutama bagi mereka yang berada puluhan kilometer dari lokasi. Belum lagi masyarakat yang terpaksa harus berjalan kaki dan/atau melintasi sungai/perairan karena minimnya infrastruktur. Karenanya, pelayanan kesehatan di daerah pelosok sudah semestinya menyesuaikan dengan karaketrisik kondisi geografis di setiap wilayah, sehingga masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang merata, bahkan yang berada di daerah perbatasan dan terpencil sekalipun.
Mengambil Peran
Dalam sebuah kesempatan, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM UNAIR), Dr. Djazuli Chalidyanto, S.KM, M.ARS menyampaikan bahwa masalah kesehatan tidak dapat terselesaikan apabila hanya orang kesehatan yang peduli. Perlu adanya kerja sama semua pihak untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat bisa meningkat. Diperlukan peran semua pihak dalam membantu mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas khususnya di daerah pedalaman, serta mendukung dan menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan pelayanannya. Sinergi ini yang harus diperkuat dengan mengedepankan kesadaran akan fungsi dan peran masing-masing.