Rakernas PDI Perjuangan: Tanggalkan Politik Abu-Abu

[caption id="attachment_148977" align="aligncenter" width="640" caption="Gb: ANTARA/Salis Akbar/ama"][/caption] Di tengah krisis kepercayan publik terhadapnya,  partai politik masih saja menunjukan geliatnya. Baru saja, kita  mendengar  Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Rakernas PAN  merekomendasikan Hatta Rajasa, sebagai capres (calon presiden) 2014.  Sebelumnya, Partai Golkar melalui  Rapimnas Partai Golkar, menyetujui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk dicalonkan  Sebagai Presiden Tahun  2014 Pencapresan Hatta Rajasa oleh PAN, dinilai banyak pihak diragukan kadar keseriusannya. Karena masih ada saja yang merasa bingung, Hatta Rajasa itu sebenarnya kader PAN atau Kader Partai Demokrat. Orang pun banyak bertanya, apakah pencapresan atau pencawapresan. Kalau soal Partai Golkar jangan ditanya, karena sudah berpengalaman dari bukan koalisi menjadi koalisi. Pengusung Pasangan yang kalah dalam Pilpres, tetapi bisa menjadi bagian dari pasangan yang menang dalam Pilpres. Membingungkan bukan! Atau memalukan? Katanya koalisi tetapi terkadang setengah oposisi. Bahasa kerennya, mitra koalisi yang kritis. Tak mau ketinggalan PDI Perjuangan, sebagaimana disebutkan dalam Konferensi Pers PDI Perjuangan Prov Jabar, 10 Desember 2011, akan menggelar acara serupa, yaitu  Rapat Kerja Nasional  di Bandung, 12-14 Desember 2011. Secara resmi tidak mengagendakan Pencapresan,  agenda yang akan dibahas adalah evaluasi program partai serta merumuskan strategi pemenangan partai,  baik Pilkada, Pileg dan Pilpres 2014. Tetapi dalam situasi politik sekarang, dimana ada beberapa Partai yang sudah menggadang-gadang Capresnya, sulit rasanya untuk menahan diri dari pembahasan Pencapresan. Bagi PDI Perjuangan, sebenarnya soal Capres bukanlah soal yang teramat krusial. Selama Megawati masih bersedia, secara politik diinternal partai, tidak masalah. Dalam ketentuan perundang-undangan, sangat memungkinkan, bila suara partainya nanti cukup signifikan.

Pertegas  posisi

Pada saat ini, PDI Perjuangan dihadapkan pada  situasi sulit, karena keterbatasan akses sumber daya politik, akibat berada di luar pemerintahan. PDI Perjuangan terkendala dalam menggerakan mesin politik. Tetapi kondisinya, lebih lumayan ketimbang partai "oposisi" lainnya. Rakernas PDI Perjuangan akan lebih bermanfaat secara politik apabila mempertegas secara operasional ideologi partai yang selama ini diejawantahkan secara berkumandang: sebagai partainya wong cilik. Memang PDI Perjuangan telah kehilangan momen untuk meyakinkan  kumandang partainya, saat Megawati menjadi presiden. Pada saat ini, pandangan bahwa kader PDI Perjuangan memiliki kader yang loyal, militan dan ber-grassroot tangguh, juga banyak dipertanyakan,  dalam situasi poltik yang cair dan syarat pragmatisme elit politik lokal. Konsistensi PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan, tidak tergoda masuk ke pemerintahan, dengan iming-iming jabatan menteri, menjadi poin penting bagi keberadaan PDI Perjuangan saat ini. Sampai 2014, bila ini dilaksanakan secara konsisten, memerlukan stamina politik yang tangguh. Karena bisa saja, satu dua kader bisa tergoda, dengan iming-iming jabatan pemerintahan. Meskipun PDI Perjuangan secara faktual, konsisten berada di luar pemerintahan, tetapi perfoma kader politik di parlemen adakalanya tidak menampakan diri sebagai kader partai "oposisi". Sehingga rambu-rambu politik partai yang tegas, ketika  di parlemen terkesan menjadi abu-abu. Terpilihnya Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR beberapa waktu yang lalu, terkadang masih dilihat sebagai bentuk kompromi, yang mengesankan politik PDI Perjuangan di gedung parlemen bersifat abu-abu atau "oposisi" setengah hati. Maka PDI Perjuangan perlu mempertegas posisi "oposisi" dan mempertajam ke-oposisian-nya. oleh Akhmad Rozi