Kontestasi politik selama ini selalu diidentikkan dengan adanya mahar. Bentuk mahar ini didefinisikan sebagai “utang balas budi” yang selalu diberikan oleh salah satu pasangan calon kepada partai pengusung ketika berhasil memenangkan pertarungan dalam pemilihan umum. Sampai ada pepatah yang mengatakan “there is no free lunch in politics.”
Stigma ini memang benar adanya terutama di Indonesia. Beberapa kepala daerah akhirnya terjerembab ke dalam penjara karena kasus korupsi. Sebagian besar dari mereka sibuk untuk mencari cara agar bisa “balik modal” membayar utang politiknya pada masa kampanye.
Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk pasangan calon petahana gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat. Basuki-Djarot menegaskan bahwa dukungan kepada mereka dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini diberikan tanpa syarat sehinga dapat menghapus stigma adanya mahar politik.
Salah satu pembuktian dari pasangan ini bahwa tidak adanya mahar politik dalam pengusungan dirinya, seperti yang terjadi baru-baru ini dalam acara bagi-bagi sembako yang digelar oleh salah satu partai pengusung yaitu Partai Golkar. Basuki menegaskan dengan adanya acara pembagian sembako ini otomatis menggugurkan anggapan adanya mahar politik karena terjadi simbiosis mutualisme antara paslon dan partai.
"Stigma ada mahar sudah gugur, kan. Jadi kita betul-betul merasa sama-sama membutuhkan. Memilih gubernur dan kepala daerah yang bisa sejahterakan rakyat banyak," kata Basuki di acara pasar rakyat Golkar di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pada kampanye kali ini Basuki-Djarot juga mengajarkan kepada kita tentang kampanye partisipatif oleh rakyat. Hal ini seperti kita lihat di Rumah Lembang yang selalu ramai didatangi oleh masyarakat pendukung Basuki-Djarot. Tidak hanya itu, Basuki-Djarot juga berhasil mengumpulkan dana kampanye yang jumlahnya mencapai puluhan miliar hingga akhir tahun kemarin.
Oleh karena itu pasangan calon ini memang menunjukkan integritas yang baik sekaligus mengedukasi masyarakat tentang proses perpolitikan yang bersih dan bebas dari mahar. Hal semacam ini menunjukkan komitmen bahwa mereka akan terbebas dari praktik koruptif karena tidak adanya mahar politik semasa kampanye dan pada akhirnya rakyat berhasil menyuap Basuki-Djarot untuk kembali memegang posisi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga tahun 2022. Ini "Mahar Rakyat" beda dengan "Mahar Politik".
Salam Kompasianer
Jakarta, 21 Januari 2017