"Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri DPP PDI-P untuk meluruskan pernyataannya yang mengatakan siap Menjadi Calon Presiden 2024, jika ada partai yang hendak mengusungnya, yang kemudian disinyalir menjadi kegaduhan diinternal PDI-P, karena Ganjar dianggap sudah Off Side karena mendahului keputusan Partai yang di komandani oleh Ketua Umum pemilik hak preogatif"
Mengapa Ganjar harus mengklarifikasi soal pernyataannya untuk menjadi RI 1, dianggap multitafsir dan dianggap off Side oleh para elite di internal PDI-P? Sementara pernyataan Ganjar Pranowo tidak melanggar kode etik, dan sah-sah saja memberikan pernyataan demikian, jika ada partai yang hendak mengusungnya?
Ganjar Pranowo Hadir ke DPP PDI-P, Senin (24/10) untuk meluruskan pernyataannya soal siap menjadi RI 1 jika ditugaskan oleh partainya untuk menjadi Capres 2024, pernyataan tersebut sontak mendapatkan berbagai reaksi yang beragam, karena sosok Ganjar Pranowo elektabilitasnya selalu berada dilevel atas dibandingkan dengan calon lainnya atau kompetitornya lainnya seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Atas Pernyataan Ganjar soal kesiapannya menuju RI 1 jika PDI-P mengusungnya atau jika ada partai lain yang hendak mengusungnya seolah Ganjar memberikan sinyal pada partai politik lainnya, sehingga DPP PDI-P memanggil Ganjar untuk mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap mendahului keputusan Partai yang telah menanuginya.
Atas pernyataan itu pun Ganjar mendapatkan Sanksi Billisan dari Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komaruddin Watubun.
Dikutip dari laman kompas.com, Kami mendapatkan peringatan. Dan sebagai kader saya terima. Ini bagian dari disiplin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto)," kata Ganjar, Senin.
"Pak Sekjen sudah bicara, lihat baju saya, semua keputusan terkait pilpres adalah keputusan ketum," sembari menunjuk baju seragam merahnya di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin.
Mendapatkan sanksi berupa teguran Billisan, tidak lantas membuat Ganjar Pranowo mencabut pernyataannya, karena menurut Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto pernyataan Ganjar itu tidak melanggar.
Namun karena Ganjar Pranowo adalah Kader atau kerap disebut sebagai Petugas Partai, maka Ganjar tetap tunduk dan patuh pada keputusan Partai yang di Pimpin Oleh Megawati Soekarno Putri tersebut.
Karena Soal Capres maupun Cawapres keputusan finalnya ada ditangan ibu Mega sebagai ketua Umum PDI-P yang memiliki hak preogatif untuk menentukan Capres dan Cawapres yang hendak diusung pada momentum pemilu tahun 2024.