Jember merupakan daerah terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang dan Surabaya, namun ketika berbicara mengenai aspek pembangunan Jember, ada banyak keterhambatan, akibat kebuntuan komunikasi pemegang kebijakan antara Eksekutif dalam hal ini adalah Bupati sebagai kepala Daerah, Dengan Legislatif atau Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jember.
Ada banyak persoalan di tubuh birokrasi, Khususnya di daerah Jember, yang notabene ada kecenderungan ketidakmampuan mengakomodir berbagai kepentingan, sehingga terjadi kebuntuan komunikasi dan berdampak terhadap keterhambatan pembangunan Jember, baik pada aspek Ekonomi, transportasi, Pendidikan, Hukum, dan kesehatan.
Dengan hadirnya kepala daerah yang baru, sebenarnya ada semacam spirit baru untuk membangun Jember lebih baik, tidak hanya pengelolaan terhadap sumberdaya Alamnya, namun juga pembangunan aspek SDM nya, sehingga perubahan Maindset atau pola berpikir terjadi.
Selama proses pemerintahan yang baru ini, sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 bulan, dan selama ini, masih sebatas rutinitas yang dilakukan oleh Bupati baru kita, dan masih belum menyentuh secara subtantif dan sistemik, hal ini dikarenakan ada banyak hambatan pada aspek komunikasi, sehingga untuk menyatukan program dalam wahana yang bersinergi masih belum mampu untuk tercapai.
Pemerintah Daerah, Legislatif, dan pembuat kebijakan harus memiliki visi yang kuat untuk membangun daerah ini, terutama pembangunan pada aspek SDM masyarakat Jember, dengan angka buta huruf terttinggi di Jawa Timur. Maka disini harus ada akselerasi program untuk mencapai misi yang hendak dilakukan dalam sebuah program dan desain yagn maissive, konstitusional, dan sistematis.
Focus Group Discusion (FGD) Putaran IX yang di gagas Oleh Media cetak Memo Timur, bekerjasama dengan Indonesia Crisis Centre (ICC), dan Transparansi Akuntabilitas dan Transparansi Publik (TrAPP), dengan Tema : "Membedah Isolasi Daerah Terpencil Yang Berpotensi Wisata", di hadiri Johan, perwakilan Perhutani, Direktur TrAPP, Direktur ICC, Pimred Memo Timur, Pencinta Alam (PA), HMI, dan GMNI, banyak masukan-masukan, serta rekomendasi untuk pembangunan Jember yang cepat, dan tepat sasaran.
Kabupaten Jember ini memiliki Potensi Wisata yang luar biasa, tetapi masih belum terkelola dengan baik. Sebagai Aset pemerintah Daerah, dan sebagai tempat Aman dan Nyaman, menjadi harapan dari masyarakat Jember, sehingga memiliki dampak terhadap peningkatan Ekonomi masyarakat, dan kemiskinan di daerah masyarakat pinggiran, mampu di minimalisir.
Ada beberapa Wisata di Jember yang bisa anda Kunjungi, dan sudah cukup populer keberadaannya, dan yang cukup mudah adalah wisata payangan, disana ada teluk Love, yaitu pantai yang berbentuk laksana hati yagn di gambar.
Sumber: www.matahari.xyz
Sumber : www.initempatwisata.com
Teluk Love yang terletak di daerah Pantai Selatan di Kabupaten Jember, merupakan tempat favorit yang sering dikunjungi oleh masyarakat. sementara Bandialit, yang terletak di kecamatan Tempurejo juga merupakan tempat favorit, meski saat ini daerah tersebut bisa dikatakan sebagai tempat yang terisolir, dan infrastruktur masuh belum memadai, nah disinilah tanggung jawab pemerintah, di daerah Jember, sampai pada tingkat desa, sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah.Pemerintah dalam hal ini dengan konsepsi pembangunan daerah dari pinggiran, cukup tepat, sehingga aspek pembangunan potensi wisata di daerah terpencil mampu di jangkau. oleh karenanya seperti apa political will pemerintah dalam hal ini? tentu yang di harapkan adalah politik dengan niatan yagn baik, dengan mengendepankan nilai akhlaqulkarimah, dengan pengetahuan yang berlandaskan iman, dan iman yang berlandaskan pengetahuan yang ilmiah, sehingga harapan dan cita-cita pembangunan Jember bisa tercapai secara maksimal.
Sangat disayangkan ketika terjadi banyak kebuntuan komunikasi, apalagi berkaitan dengan aspek keummatan, dalam hal ini membentuk dan membangun sistem dalam rangka ikut serta mencerdaskan masyarakat. Pilkada Jember sudah selesai, yang pro dan yang kontra sudah perlu di sudahi, dan mengedepan ego sektoral, apalagi yang lebih ironis adalah mengedepankan ego pribadi dengan menggunakan kewenangan hanya untuk meraup keuntungan juga menjadi salah satu penghambat yang subtansial dalam kerangka pembangunan.
Memang tidak mudah membangun atau membentuk pola berpikir masyarakat secara massive, yakni menggugah kesadaran untuk berpikir kreatif dan inovatif, sehingga potensi dan pembangunan di daerah terpencil menjadi prioritas untuk di implementasikan.