Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang kaya akan SDA, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, komoditas sumber daya alam mentah Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara maju untuk meraup keuntungan dari sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
Penjajahan yang dilakukan Belanda dan VOC menjadi salah satu bukti, betapa kaya negara kita akan sumber daya alam. Namun kita sadari bersama, hingga saat ini negara kita masih dijajah secara tidak langsung.
Aturan-aturan yang ditetapkan WTO (World Trade Organization) atau yang biasa dikenal Organisasi Perdagangan Dunia, hingga saat ini masih menjadi polemik dengan aturan-aturan ekspor yang justru lebih menguntungkan negara maju.
WTO menjadi alat bagi negara-negara maju, untuk mengeruk kekayaan alam negara berkembang, kemudian menjadikan barang jadi dengan nilai jual yang lebih tinggi kepada negara pengekspor sumber daya alam tersebut.
Pada tahun 2020, Presiden Jokowi mengambil langkah berani dengan menghentikan ekspor bijih nikel mentah. Hal tersebut menjadi suatu gerakan yang baik untuk mulai menghentingkan pengeksporan sumber daya alam mentah. Bentuk penjajahan negara maju dapat terlihat dari langkah yang diambil Indonesia saat itu, Uni Eropa menggugat Indonesia terkait penghentian ekspor bijih nikel kepada WTO, namun seperti pada dasarnya WTO menjadi alat sebagai negara-negara maju untuk mendapatkan keuntungan. Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan yang diajukan Uni Eropa kepada WTO untuk Indonesia, dalam polemik penghentian ekspor bijih nikel.
Bahkan, hingga saat ini polemik tersebut masih berlanjut sebagai bentuk perlawanan Indonesia untuk mengajukan banding pada WTO. Langkah-langkah untuk berani menjadikan Indonesia menjadi negara maju adalah dengan menghentikan ekspor sumber daya alam mentah secara besar-besaran, dan berani untuk melawan negara-negara maju terkait gugatan mereka yang mungkin saja akan terus berlangsung.
Gugatan Uni Eropa kepada WTO terkait penghentian ekspor bijih nikel, sebenarnya menjadi gambaran tersendiri bagi Indonesia. Sumber daya alam mentah yang diekspor Indonesia selama ini menjadi incaran negara-negara maju untuk mendapatkan bahan mentah murah, dengan harga yang sudah ditetapkan WTO.
Bayangkan saja jika suatu negara mendapatkan bahan mentah dengan harga murah, kemudian mereka mengolahnya menjadi barang siap pakai dengan harga yang lebih mahal. Maka, kesenjangan antara negara-negara maju dengan negara berkembang akan terus berjarak. Pemberhentian sumber daya alam mentah harus menjadi perhatian khusus, untuk meningkatkan nilai ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Pemberhentian ekspor sumber daya alam mentah harus terus digaungkan oleh pemerintah terhadap sumber daya alam lainnya seperti minyak bumi, bauksit, batu bara, hingga timah. Pemberhentian ekspor sumber daya alam mentah ini juga harus didukung dengan SDM (Sumber Daya Manusia) sekaligus alat yang memadai untuk mengolah sumber daya alam yang ada. Selama ini negara kita mengekspor sumber daya alam tersebut, sebab ketidaktahuan pemerintah untuk mengolahnya.
Nilai ekspor yang meningkat tentunya akan memberikan pendapatan devisa yang lebih besar bagi negara kita. Namun, apabila kita mengekspor barang seperti bijih nikel mentah kepada negara lain misalnya negara Jepang, kemudian negara tersebut menjual barang jadi seperti sendok, wajan, atau garpu dengan harga akumulasi yang lebih tinggi dan mengekspor kembali kepada negara kita. Hal tersebut tentunya memberikan kerugian yang besar bagi negara kita.
Oleh karena itu, jika Indonesia ingin menuju sebagai negara maju, maka pemerintah harus berani untuk mengambil langkah dalam menghentikan ekspor sumber daya alam mentah untuk dapat diolah di negara sendiri. Langkah tersebut nantinya akan memberikan dampak positif dengan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan nilai ekspor barang siap pakai untuk dapat diimpor kepada negara luar.