Dalam struktur Kabinet Indonesia, ada istilah Kementerian Koordinator, yaitu sebuah Kementerian yang membawahi beberapa Kementerian lainnya, disesuaikan dengan kesamaan, tugas, dan fungsinya. Tugas Kementerian Koordinator itu berkutat pada tiga hal utama, yaitu koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian (KSP) program atau kebijakan, baik di Kementeriannya maupun pada Kementerian yang menjadi tanggung jawabnya.
Begitu pula dengan tugas Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Tugas seorang Menko (sesuai dengan namanya) tentu tak dapat disamakan dengan Menteri yang sifat dan ritme kerjanya bersifat tekniskarena tugas utamanya berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi: menyesuaikan, menyatu-padukan, dan menyelaraskan pembangunan dalam konteks manusia dan kebudayaan. Tujuannya? Tentu saja untuk menghindari konflik kepentingan dan kebijakan lintas sektoral yang tumpang tindih.
Setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi, Puan Maharani sekaligus berperan untuk melakukan pengendalian dan kontrol terhadap berbagai kebijakan kementerian terkait. Hal ini penting untuk kemudian dikomunikasikan sehingga menjadi kebijakan yang lebih produktif, efektif, dan efisien.
Artinya, ada peran Puan Maharani "di balik layar". Puan Maharani, langsung maupun tidak langsung, ikut berperan dan menentukan kesuksesan Kementerian atau lembaga yang berada di bawah garis koordinasinya.
Memang tidak tampak dipermukaan. Memang tidak mencuat dan heboh di kalangan akar rumput, tapi yang dilakukan Puan Maharani adalah cara-cara yang lebih manis dan cantik sehingga dapat mencapai tujuan yang sudah diagendakan. Ia berdiri untuk membantu Kementerian atau Lembaga yang dibawahinya, terutama dalam konteks pengejawantahan instruksi Presiden.
Kerja koordinasi dan sinkronisasi Puan Maharani tak bisa diragukan lagi karena pangalaman politiknya telah matang. Puan Maharani pernah menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR RI yang mempunyai komunikasi khas dan cocok ketika harus melakukan proses lobi. Maka, kerja Puan Maharani dalam konteks koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bisa dikatakan sukses dan berhasil, karena mengukur kinerja Kemenko cukuplah dengan tiga poin itu.
Meski kerja Kementerian yang dibawahi Puan Maharani mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tapi secara defacto dan dejure tidak bisa menafikan peran Puan Maharani yang sukses melakukan tugas utamanya dengan baik.