Kemampuan fiskal negara, belum bisa diandalkan. Pemerintah dituntut untuk membangun sementara ruang fiskal yang yang sempit dan hutang besar yang disisakan oleh pemerintahan sebelumnya menjadi beban tersendiri. Pemerintah putar otak untuk membiayai negara, jika tidak ada yang mau tergadaikan. Salah satu solusi yang paling logis untuk dilakukan adalah penghematan anggaran besar-besaran dan pencabutan subsidi yang tidak tepat sasaran.
Puan Maharani adalah sosok menteri yang memahami betul persoalan itu. Maka, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2017, Puan Maharani melakukan pemangkasan belanja Kementeriannya; Kemenko PMK. Setidaknya ada efisiensi sebesar Rp. 60 miliar, dari sekitar Rp. 381,54 miliar menjadi 321,54 miliar.
"Penyesuaian belanja meliputi efisiensi belanja barang pada program koordinasi pengembangan kebijakan PMK dan penyesuaian belanja pegwawai," kata Puan Maharani dalam rapat kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (tempo.co).
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubaha (RAPBN-P) 2017, pengurangan untuk anggaran belanja barang pada program koordinasi pengembangan kebijakan berjumlah sekitar 64,5 miliar. Sementara itu, 4,5 miliar dari pengurangan itu ditambahkan untuk mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis kepegawaian. Artinya sebagian belanja untuk barang dialihkan sedikit untuk mendukung teknis yang substantif.
Ini menjadi penting dipahami, bahwa selain angka pengurangan anggaran yang cukup signifikan, Puan Maharani lebih menginginkan agar persoalan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis di lapangan itu lebih urgen dibandingkan dengan belanja barang. Tugak Kemenko PMK adalah koordinasi antar Kementerian dan lembaga, maka persoalan teknis menjadi penting untuk lebih diperhatikan.
Dalam konteks ini, kita bisa memahami, bahwa Puan Maharani bekerja. Ia bisa memilah dan memilih, mana yang penting dan tidak penting, lalu disesuaikan dalam konteks kepentingan negara sebagai bentuk efisiensi anggaran.
Soal anggaran, bukan soal sederhana. Perlu pemikiran matang dan sempurna supaya tepat guna, dan pada sisi yang lainnya pembangunan (manusia dan kebudayaan) juga berjalan sesuai rencana. Anggaran akan menentukan apa yang akan dikerjakan selama satu tahun ke depan. Bagi Puan Maharani, anggaran bukan hanya soal jumlah uang, tapi soal kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Artinya, Puan Maharani bekerja dan mampu memetakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian yang dipimpinnya, lalu diselaraskan dengan kepentingan nasional untuk (setidaknya) mampu memperbesar ruang fiskal untuk kepentingan lain yang produktif dan berguna bagi pembangunan bangsa.
Puan Maharani hebat!