Jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang diinginkan Prabowo Subianto, merupakan sebuah jabatan yang cukup strategis. Dari satu kementerian ini sudah bisa mengakomodir berbagai personal.
Secara struktur organisasi Kementerian Pertahanan terdiri dari, Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal yang membawahi berbagai bidang yang cukup banyak.
Satu departemen ini sudah bisa menampung banyak orang, yang sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing, itu kalau dikelola secara profesional. Lain halnya jika dikelola semata ingin mengakomodir kepentingan kelompok.
Beradasarkan alokasi anggaran, kementerian pertahanan merupakan penerima anggaran terbesar. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan: Rp 106,1 triliun dalam RAPBN 2019, sedangkan dalam APBN 2018 Rp 107,7 triliun APBN 2018.
Dengan anggaran yang segitu besar makanya kementerian pertahanan dianggap sangat strategis, apa lagi jabatan tersebut jika diberikan kepada Partai politik, dan Partai Oposisi pula. Makanya Gerindra "menang banyak" jika mendapatkan jabatan Menhan.
Pertanyaanya, apakah mungkin Jokowi bersedia menerima permintaan Prabowo tersebut.? Apa tidak riskan posisi yang begitu startegis diberikan kepada partai oposisi.?
Perlu pemikiran serius dan matang untuk memberikan jabatan strategis tersebut kepada partai oposisi. Ini adalah sesuatu yang sangat riskan jika ditilik dari segi wewenang dan tanggung jawab secara fungsional.
Kementerian ini bisa menjadi "duri dalam daging" kalau Sinergisitasnya tidak terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai power yang dimiliki kementerian ini berdiri sendiri atas dasar wewenang yange diberikan.
Memang kalau dikaji atas dasar kapasitas, Prabowo memiliki kapasitas dan kapabelitas untuk jabatan tersebut. Mengingat beliau adalah Mantan Danjen Kopassus.
Persoalannya, bukan hanya soal kapasitas dan kapabelitasnya, tapi komitmen dan loyalitasnya terhadap posisi tersebut juga harus menjadi perhatian.