Adanya upaya untuk melengserkan Jokowi sudah diperlihatkan secara terang-terangan. Bahkan dari Aksi Mujahid 212 pun sudah dinarasikan dalam alat peraga aksi yang dibawa.
Bukan cuma itu, Mantan politisi PDI-P yang sekarang merupakan Politikus Partai Gerindra, Permadi SH, mengungkapkan secara terbuka agenda melengserkan Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadi Permadi di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9).
"Sebelum pelantikan targetnya [menurunkan Jokowi], pokoknya sebelum pelantikan [presiden]," kata Permadi kepada para wartawan, Sabtu (28/9).
Sudah bisa terbaca seperti apa gerakan tersebut direncanakan, dan siapa yang berada dibelakang gerakan tersebut. Mereka ini wajah-wajah lama yang memang tidak menginginkan Jokowi menjadi Presiden, karena mereka pendukung Prabowo.
Dalam aksi 22 Mei 2019 yang lalu, Mantan Danjen Kopassus, Mayjen (Purn) Soenarko, sempat disebutkan terlibat, dan ditahan, atas dugaan penyelundupan senjata.
Begitu juga dengan Politikus Partai Gerindra Permadi, pernah dilaporkan seorang pengacara, Fajri Safi'i, ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus Makar. Permadi dilaporkan setelah video dirinya yang berbicara tentang revolusi beredar di media sosial.
Agak aneh rasanya Pemerintah membiarkan adanya gerakan Makar seperti ini. Wibawa Pemerintah betul-betul ditantang untuk bertindak tegas, setegas peringatan Pemerintah terhadap berbagai gerakan yang berupaya mengacau keamanan.
Kenapa gerakan seperti ini bisa terus ada.? Karena memang belum ada tindakan tegas dari Pemerintah. Sehingga mereka berani secara lantang menantang Pemerintah.
Kasus 22 Mei yang baru lalu masih menyisakan berbagai tanda tanya. Baru Kivlan Zein yang ditangkap, sementara siapa yang adae dibelakang Kivlan belum tersentuh hukum sama sekali.