Setelah dibombardir seluruh elemen masyakat dan Civitas Perguruan Tinggi, juga para aktivis anti korupsi, yang menolak revisi UU KPK, membuat DPR pun tak berdaya.
Sebagaimana kita ketahui, dari Kampus Universitas Gajah Mada (UGM), dimana Presiden Jokowi merupakan salah satu alumninya, para guru Besar dan Mahasis menolak dengan tegas terhadap revisi UU KPK.
Begitu juga beberapa Perguruan Tinggi lainnya. Revisi UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan KPK, penolakan tersebut tentunya juga mendapat respon yang positif dari Presiden Jokowi, yang mana dianggap menyetujui rencana revisi UU KPK.
Ternyata Presiden Jokowi berhasil mempengaruhi reaksi masyarakat terhadap upaya untuk pelemahan KPK. Sebagai sebuah strategi untuk memancing reaksi masyarakat secara Umum, Presiden Jokowi terbilang berhasil.
Memang efek dari strategi tersebut, Jokowi menjadi target serangan dari masyarakat yang menolak revisi UU KPK. Sementara DPR selaku inisiator aman-aman saja. Padahal seharusnya DPR pantas menjadi target yang diserang.
Politik itu mahal, bahkan untuk kalahpun kita harus mengeluarkan banyak uang. ~ Will Rogers
Memang kadang berhadapan secara frontal dengan DPR, tentulah perlu sebuah strategi yang jitu, agar argumentasi yang dikemukakan kepada DPR mempunyai dasar yang kuat.
Pressure masyarakat terhadap Jokowi agar menolak revisi UU KPK sepertinya membuahkan hasil, dan itu bisa menjadi senjata bagi Jokowi untuk menolak revisi UU KPK yang diusulkan DPR.
DPR tentunya tidak bisa berbuat apa-apa, Jika Presiden Jokowi dan seluruh elemen masyarakat menolak secara tegas revisi UU KPK. Emang berani DPR berhadapan dengan keinginan rakyat, sementara DPR sendiri merupakan representasi dari rakyat itu sendiri.