Untuk menjadi Menteri pendidikan tentunya tidak harus memiliki latar belakang atau pernah berkecimpung di dunia pendidikan, atau memiliki skill khusus yang terkait dengan pendidikan.
Jabatan tersebut juga bisa dipegang orang tidak berkecimpung didunia pendidikan, namun memiliki integritas dan track record yang baik, juga memeliki kemampuan menejerial yang sudah teruji. Selain daripada itu, tentunya memiliki visi tentang dunia pendidikan Indonesia kedepan.
Anggaran pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah, sehingga nilainya 20 persen dari Belanja APBN, untuk tahun 2019 nilainya sekitar 492,5 triliyun. Dari nilai tersebut dialokasikan untuk transfer ke daerah sebesar 308,4 triliyun, ke pusat 163,1 triliyun, dan untuk pembiayaan sekitar 21 triliyun.
Infografis: Kemenkeu.go.id
Anggaran sebesar itu menjadi efektif kalau penggunaannya terawasi dengan maksimal, bukan cuma sekedar dibagi-bagikan tanpa diawasi secara ketat. Untuk itu sangat diperlukan Menteri sekelas Ahok yang sudah sangat teruji dalam hal penggunaan dan pemanfaatan anggaran.
Menteri Pendidikan bukan cuma diukur dari latar belakang keilmuannya, tapi juga attitude-nya dalam mengemban tanggung jawab sangat dibutuhkan. Menteri Pendidikan haruslah juga seorang eksekutor lapangan, bukan cuma birokrat yang sekedar menjalankan wewenang, tanpa memikirkan efektivitas dan pemanfaatan anggaran.
Mari kita lihat seperti apa Target Sasaran dari anggaran tersebut, apakah selama ini anggaran tersebut sudah digunakan secara tepat sasaran, dan sesuai dengan peruntukkan yang sudah semestinya.
Sasaran Target
- Program Indonesia Pintar 20,1 juta jiwa.
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 57 juta jiwa.
- Pembangunan/Rehab Sekolah/Rehab Kelas 56,1 ribu
- Mahasiswa Bidik Misi 471,8 ribu mahasiswa.
Kalau sasaran Target ini tercapai sesuai dengan perencanaannya, tentu anggaran pendidikan tersebut sangatlah efektif, kemungkinan kebocoran dilapangan tidak bisa dihindari. Disinilah peran penting seorang eksekutor lapangan, yang bisa menyiapkan perangkat sistem untuk mengamankan anggan tersebut.
Bisa jadi kalau Ahok yang memimpin Departmen Pendidikan, alokasi anggaran tersebut bisa terawasi dengan Aman, dan Ahok pasti siap pasang badan untuk tanggung jawab besar seperti itu.