CSIS : 77 % Pejabat Pemerintah "Koruptor"

Hasil survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 6 hingga 19 Juli 2012, menyimpulkan 77 persen Pejabat Negara Korupsi. Sehingga kasus korupsi terus menyandera sejumlah pejabat pemerintahan. Hal ini menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat tersebut.

Padahal jauh sebelum survey CSIS ini dilakukan, seorang Pakar Indonesia dari Notrhtwestern University AS, Prof. Jeffry Winters pernah mengungkapkan, seperti yang pernah saya tulis, Lihat Sini, bahwa negara ini sudah di kuasai Para Maling.

“Secara prosedural, demokrasi di Indonesia sudah cukup bagus. Namun secara substansial, masih harus banyak diperbaiki. Sistem demokrasi yang sekarang dikuasai para maling. Hanya mereka yang punya uang banyak yang bisa naik. Setelah berkuasa, mereka kembali maling untuk mengembalikan sekaligus meraup untung dari investasi yang dikeluarkan. Yang terjadi seperti lingkaran setan.”

Dalam survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 6 hingga 19 Juli 2012 seperti yang dilansir detikNews. Sampel yang digunakan sebanyak 1.480 responden, margin of error kurang lebih 2,55 persen dan confidence level 95 persen dan tersebar di 32 provinsi (minus Papua) dengan metode tatap muka.

Hasil survey CSIS dan pengamatan Jeffry Winters ini hendaknya bisa dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintahan SBY untuk meng Up Grade aparatur pemerintahan, karena Kasus Korupsi yang semakin menggila sekarang ini membuktikan bahwa, hasil survey CSIS dan pengamatan Jeffry adalah terbukti benar adanya.

"Sebanyak 77 persen publik menilai pejabat pemerintah mayoritas korupsi. Hanya 12 persen yang menilai korupsi dilakukan oleh sebagian kecil pejabat. Ini cenderung tinggi," jelas peneliti CSIS, Philips Vermonte saat mempresentasikan hasil surveinya di kantor The Jakarta Post, Jalan Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2012).

Upaya pemberantasan Korupsi tanpa dibarengi dengan penegakan hukum adalah sia-sia. Menegakkan demokrasi tanpa menegakkan hukum, maka demokrasi tidaklah akan berjalan dengan semestinya, seperti yang pernah dikatakan Jeffry tahun lalu :

“Ada demokrasi tapi tanpa hukum. Demokrasinya tumbuh, tapi hukumnya tunduk di bawah kendali mereka yang kuat jabatan dan atau uangnya,” kata Jeffry dalam diskusi perubahan bertema Pengadilan Hosni Mubarak; Pelajaran bagi Indonesia yang diselenggarakan Rumah Perubahan, di Duta Merlin, Jakarta Pusat (Selasa, 9/8/2011).lihat sini

Hasil survey dan pengamatan seperti ini kalau tidak diapresiasi dan diambil langkah untuk merubahnya, maka pemberantasan korupsi tidaklah akan menghasilkan apa-apa. Apa lagi para pelaku tindak pidana korupsi saat ini adalah orang-orang yang berada dilingkaran kekuasaan, tanpa ada keinginan yang kuat dari pemerintah, maka pemberantasan korupsi hanya sebatas retorika.