Tidaklah rugi kalau pun PKS harus keluar dari Setgab, karena Setgab sendiri tidak mempunyai arti yang strategis dalam peta perpolitikan Indonesia, Setgab hanya mempunyai arti bagi pemerintahan SBY. Manuver PKS dalam menolak kebijakan Pemerintah, menaikkan BBM adalah manuver politik yang terbilang cantik, dan pandai melihat momentum politik.
PKS terbilang konsisten dengan keputusannya, berbeda dengan Golkar yang masih berpolitik gaya Orde Baru, berpolitik dengan penuh tipu muslihat, berlagak manis dan baik untuk rakyat, namun takut menentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat. Golkar masih takut dikatakan tidak setia dan patuh pada Kontrak Koalisi Partai, dan tidak takut dibenci rakyat konstituennya.
Nasib PKS sekarang ada di tangan SBY, seperti hal sebelumnnya juga pernah terjadi, namun tetap saja SBY tidak sanggup mengambil keputusan untuk mengeluarkan PKS dari Setgab, sekalipun PKS sudah dianggap melanggar kontrak politik. Kalau benar PKS dikeluarkan dari Setgab, maka PKS akan menuai keuntungan, dan itu akan sangat berpengaruh pada posisi PKS di Pemilu 2014.
Kalau pun PKS harus kehilangan 3 menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II, itu bukanlah masalah yang berarti bagi PKS, konsistensi PKS terhadap sikapnya menentang kebijakan pemerintah yang juga Mitra koalisinya, itu adalah cerminan sikap membela kepentingan masyarakat juga konstituennya, sikap partai politik seperti inilah yang harus diapresiasi.
PDI-P sebagai partai oposisi menentang kebijakan pemerintah, itu adalah hal yang biasa, dan memang keharusan yang harus dilakukannya, tapi PKS sebagai bagian dari koalisi partai pemerintah, berani menentang kebijakan pemerintah itu adalah hal yang luar biasa, sekalipun secara etika politik itu dipersalahkan, namun untuk manuver politik, cara ini terbilang sangat cantik. Beranikah SBY mengeluarkan PKS dari Setgab ? Saya tidak yakin SBY berani melakukan itu, semua hanya gertak sambal.
