Kalau saja hukum dinegara ini ditegakkan dengan sebenar-benarnya, semua institusi hukum menjalankan fungsi dengan semestinya dan Pemerintah tegas dalam pengawasan penerapan hukum, tentunya Kita Tidak Butuh KPK, tapi oleh karena semua institusi hukum sudah menjadi bagian dari konspirasi kejahatan tindak pidana korupsi, maka kita butuh KPK.
KPK menjadi tidak efektif, ketika semua lembaga seperti DPR, Polri, Kehakiman dan Kejaksaan tidak bersinergi membantu KPK, bahkan malah melakukan penghambatan terhadap proses kerja KPK. Sebagai sebuah lembaga yang hanya bersifat Adhock dan independen, KPK memang harus Superbody, kalau tidak demikian maka akan sangat mudah di intervensi oleh lembaga lain.
Keharusan bekerjasama dengan institusi lain seperti DPR dan institusi hukum lainnya, hanyalah bersifat kordinasi, itupun kalau KPK merasa perlu. Tapi adanya keinginan bekerjasam dari institusi lainnya ini diterjemahkan sebagai sesuatu yang bersifat "Kooperatif." Inilah yang kadang salah dalam implementasinya, kooperatif disini dalam konteks kerjasama kolektif atas dasar kepatuhan. Kalau sudah demikian maka KPK akan kehilangan Independensi.
Kalau dikatakan KPK lamban dalam memberantas korupsi, itu semua karena tidak didukungnya oleh institusi lain yang seiring denga tugas KPK. DPR sebagai lembaga yang mengesahkan calon pimpinan KPK yang sudah dipilih Presiden, seharusnya bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memikirkan kepentingan politik, tapi atas nama kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
Kalau saja semua institusi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, mempunyai komitmen yang sama dengan KPK, tentu saja pemberantasan korupsi akan mudah dilaksanakan. Masalahnya sekarang ini, setiap institusi mempunyai kepentingan masing-masing, dan merasa KPK mendominasi dalam pemberantasan korupsi, sementara institusi yang lain terlihat masih setengah-setengah dan sangat dilematis.
Sentimen politik yang mengemuka mengakibatkan KPK dianggap tebang pilih dalam pemberantasan korupsi, kalau saja para politisi tidak bertindak dan berbuat atas nama partai dalam melihat kredibilitas KPK, maka tidak akan muncul sentimen politik. Padahal setiap politisi partai yang di tindak oleh KPK, sudah hampir terkait semua partai besar, bahkan politisi partai berkuasa pun juga sudah ditindak KPK. Jadi alangkah baiknya bila KPK didukung penuh oleh semua lembaga yang terkait dengan pemberantasan korupsi, mempunyai komitmen yang sama dengan KPK, bukan malah menjatuhkan kredibilitas KPK. "Buruk rupa politisi Janganlah KPK yang dibelah."
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H