Lihat ke Halaman Asli

Ajinatha

TERVERIFIKASI

Professional

DPR Sangat Tahu Kepatutan

Diperbarui: 25 Juni 2015   20:08

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Poltisi senayan itu sebetulnya tahu kepatutan, apa yang patut mereka lakukan dan apa yang tidak patut. Hanya saja masalahnya kepatutan yang mereka patuhi bukanlah kepatutan yang ada dalam norma-norma di masyarkat, sehingga masyarkat melihat, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak patut.

Kalau terkesan mereka tidak peduli, tutup mata dan telinga, itu semua karena didasari perbedaan pandangan terhadap kepatutan tadi, dalam pandangan mereka selama ini semua yang mereka lakukan adalah masih dalam kepatutan, tapi kepatutan dalam pandangan mereka, bukan kepatutan dalam pandangan masyarakat.

Politisasi, kolusi, korupsi dan mementingkan diri sendiri, dalam pandangan mereka itu adalah sesuatu yang wajar dan masih dalam batas kepatutan, makanya hal seperti itu terus mereka lakukan, kalau mereka tahu itu tidak patut dilakukan, pastinya tidak mereka lakukan. Kalau masyarakat mengatakan Politisi senayan itu sudah bobrok, jelas mereka tidak terima, karena dalam takaran mereka, apa yang sudah dilakukan semua masih dalam batas kepatutan.

Perbedaan pandangan tentang kepatutan inilah yang membuat mereka dipandang buruk oleh masyarkat. Patut bagi mereka, tapi tidak patut masyarkat. Dalam perkataan dan ucapan mereka selalu kok menyebutkan atas nama rakyat, itu artinya mereka mewakili rakyat, hanya saja apa yang mereka lakukan belum dirasakan manfaatnya oleh rakyat, sehingga perbedaan pandangan inilah yang mencipatak Gap antar rakyat dan wakilnya disenayan.

Dalam setiap kesempatan, para wakil rakyat itu selalu mengatasnamakan rakyat, terutama untuk hal-hal yang menyangkut dan membutuhkan anggaran yang besar, kalau itu bagian dari politik ya wajar saja, namanya juga politisi, kalau pun untuk sebuah kepentingan politik rakyat harus dikorbankan, itu juga merupakan bagian dari tujuan.

Jadi kalau mau dikatakan DPR itu sangat tahu kepatutan, memanglah benar, hanya saja kepatutannya menurut ukuran mereka, bukan kapatutan berdasarkan norma-norma yang ada didalam masyarkat.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline