Isu kudeta itu dibangun untuk kepentingan elektoral Partai Demokrat (PD). Mengaitkan isu kudeta itu dengan istana pun tujuannya demikian, untuk menaikkan level AHY,agar terkesan setara dengan Jokowi.
PD harus terus dibicarakan, begitu juga AHY, dengan demikian akan menaikkan elektabilitas PD dan AHY. Memainkan politik terzolimi, SBY memang juara. Tidak aneh kalau dikatakan SBY sebagai King Makers di balik peristiwa tersebut.
Seperti batang terendam, sudah lama PD tidak menjadi pembicaraan, terutama pembicaraan yang positif. Banyak sejarah kelam yang menyelimuti PD, dan monumen Hambalang menjadi saksi bisu semua itu.
Bahkan sebagian besar kader PD yang tersandung kasus korupsi selama SBY berkuasa, masih menghuni penjara. PD butuh citra baru, dan itu diharapkan SBY dari AHY, namun sayangnya harapan SBY jauh panggang dari api, AHY tidak sesuai ekspektasi.
SBY turun gunung untuk menggodok AHY, melepaskan AHY dari citra SBY yang begitu melekat. SBY menemukan momentum untuk menaikkan elektoral PD, dengan isu internal yang diolah menjadi isu eksternal.
Berharap respon Jokowi, namun rupanya gayung tidak bersambut, isu yang digulirkan hanya selesai pada Moeldoko. Efek yang muncul, PD ingin memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah, karena ada kekosongan dibagian itu.
Namun sayangnya, isu tersebut malah memberikan kesan internal PD tidak solid, kepemimpinan AHY tidak kokoh, dan sangat mungkin mudah digoyahkan.
Ketajaman naluri Jokowi membaca skenario dibalik isu kudeta tersebut, membuat dia memastikan untuk tidak perlu memberikan klarifikasi, terhadap surat yang dikirimkan AHY. Harapan AHY untuk menaikkan levelnya pupus, karena Jokowi tidak merespon surat AHY.
Kepentingan PD memblow up isu kudeta itu, agar para pihak baik yang ada di internal, maupun eksternal PD, mengurungkan niatnya mengambil alih kepemimpinan AHY. Tujuan itu tidak sepenuhnya berhasil, masih seperti api didalam sekam, yang perlahan-lahan akan menghanguskan PD.
Berhasilkah menaikkan elektoral PD dan AHY, dengan memainkan isu kudeta di tubuh PD? Bisa saja di create, bahwa elektoral PD naik sejak adanya kasus kudeta tersebut, karena AHY dan PD terzolimi. Adakah lembaga survey yang sudah merilis hasil surveynya?
Partai Geridra menduga AHY ingin ikut Pillada DKI, sehingga perlu menaikkan isu tersebut. Bisa saja dugaan Partai Gerindra benar, tidak salah juga kalau AHY ingin mengincar kursi DKI 1, itulah makanya PD ngotot untuk memperjuangkan revisi UU Pemilu, agar Pilkada DKI bisa dilakukan pada 2022, bukan 2024.