Sebagus apa pun alasan yang dikemukakan pemerintah, terkait kenaikan Iuran BPJS di tengah pandemi covid-19, tetap saja sulit diterima akal sehat.
Di saat masyarakat kebanyakan sedang megap-megap secara ekonomi akibat dampak mewabahnya covid-19, kini kembali dihadapkan oleh beban hidup yang lainnya, yakni kenaikan iuran BPJS.
Adakah sekian banyak petinggi negara ini yang memikirkan dampak kebijakan tersebut, terhadap nasib sebagian besar masyarakat?
Landasan dan tujuan negara ini hadir adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau pun masyarakat belum tersejahterakan, paling tidak jangan ditambah beban penderitaannya.
Itu sebuah bentuk kompromi, antara pemerintah dan masyarakat secara tidak tertulis. Apa lagi di tengah pandemi covid-19 sekarang ini, berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit.
Tidak menafikan adanya bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, atau pun pemerintah daerah, tapi pada kenyataannya, bantuan sosial tersebut tidaklah menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara keseluruhan.
Di lapangan banyak bantuan yang tidak tepat sasaran dan rawan penyelewengan. Tidak semua termonitor dengan baik, yang terlihat hanyalah seremonial para pemangku kebijakan.
Kebijakan menaikkan iuran BPJS bukan saja tidak populis, tapi juga hanya memikirkan satu arah, demi keberlangsungan BPJS, namun tidak memikirkan keberlangsungan hidup rakyat sebagai pengguna BPJS.
Bukan sebuah kesalahan menaikkan iuran BPJS, hanya saja momentumnya yang kurang tepat. Kalau saja kebijakan tersebut diambil setelah pandemi covid-19 berakhir, mungkin masyarakat tidak terlalu terbebani.
Sangat kontradiktif langkah yang diambil pemerintah. Jaringan pengaman sosial yang tujuannya agar tidak terjadi gejolak sosial di dalam masyarakat, namun disisi lain pengaman sosial sendiri belum mengamankan, tapi masyarakat sudah dihadapkan persoalan baru yang juga memberatkan.
Kalau pada akhirnya benar-benar terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat, hanya karena tidak adanya sense of crisis dari pemerintah, sungguh hal ini sangat disesalkan. Atau jangan-jangan ini sudah menjadi takdir dari usia pemerintahan Jokowi?