Puncak dari perseteruan antara Mantan Komisaris BUMN, Said Didu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sudah masuk ranah hukum. Senin, (4/5/2020) Said Didu akan dipanggil menghadap Bareskrim Polri.
Luhut ingin membuktikan ancamannya selama ini terhadap Said Didu, bahwa dia tidak main-main. Sementara Said Didu pun sudah siap menghadapi proses hukum tersebut, demi harga diri dan tidak bersedia meminta maaf, karena merasa apa yang dilakukan adalah benar.
Sebagaimana sebelumnya, Luhut merasa nama baiknya tercemar karena tuduhan Said Didu, yang sudah menuduhnya hanya memikirkan uang, uang dan uang, dalam menjalankan berbagai kebijakannya, sehingga mengusik rasa keadilan.
Luhut sudah memberikan waktu bagi Said Didu untuk meminta maaf, namun rupanya Said Didu tidak bersedia, karena dengan meminta maaf, maka berarti dia menerima posisinya sebagai pihak yang bersalah.
Dengan didampingi 100 pengacara, dan juga Letkol CPM (Purn) Helvis. Helvis lah yang belakangan mengkordinir tim advokat dan akademisi di Tim Advokasi Suluh Kebenaran (TASK) untuk mendukung Said Didu.
Rupanya untuk menghadapi seorang Jenderal Purnawirawan, Said Didu merasa perlu mengerahkan kekuatan seorang Purnawirawan TNI, agar bisa memenangkan perseteruan tersebut.
Sebagai masyarakat, kita dipertontonkan "adu kuat" kedua kubu yang berseteru, dan siapa yang paling hebat. Padahal ranah hukum adalah untuk menentukan siapa yang paling benar.
Satu pihak merasa terzalimi kekuasaan, sementara dipihak yang lain merasa harga dirinya yang sudah terinjak. Siapa yang merasa terzalimi, dan siapa yang sudah berlaku zalim terhadap yang lainnya, hanya proses hukum yang akan menentukan.
Meminjam kata-kata seorang penyair Wiji Thukul tentang kebenaran,