Bagus sih kalau Mantan Menteri, dan Mantan Komisaris BUMN menjadi oposisi pemerintah, agar bisa sebagai penyeimbang, sehingga mampu memberikan kritik yang konstruktif.
Itu kalau apa yang disampaikan dengan mengutamakan data, dengan tujuan mengkoreksi apa yang dianggap salah, beserta dengan memberikan solusi secara objektif, jadi bukan sekadar nyinyir di media sosial.
Katakan salah kalau kebijakan yang dijalankan pemerintah salah, dan secara objektif mau mengakui benar, kalau kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah benar dan tepat sasaran.
Memang tidak semua mantan Menteri dan Komisaris BUMN menjadi kritis terhadap pemerintah, setelah tidak lagi menjabat, bahkan ada yang menghilang begitu saja, namun ada juga tetap mendukung pemerintah.
Tapi memang tidak bisa dipungkiri, yang terbiasa vokal saat masih di pemerintahan, begitu tidak lagi menjabat tetap konsisten mengkritisi pemerintah. Memang lebih baik berada diluar pemerintahan kalau ingin mengkritisi pemerintah.
Akan kelihatan apa yang dikritisi adalah sesuatu yang memang perlu dikritisi, dan Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, masih bisa memberikan kritik yang proporsional, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.
Meski pun juga terkadang terkesan "lebay" namun masih dianggap memiliki kepantasan, berbeda dengan Said Didu yang lebih mengedeankan emosi dan kebencian, sehingga tiada hari tanpa kritik terhadap pemerintah, sehingga memberikan kesan sedang melampiaskan sakit hati.
Sekarang yang terbaru, Refly Harun yang terus ngegas sejak dicopot sebagai Komisaris Utama Pelindo I, mencari-cari kesalahan Jokowi atau pun pemerintahannya. Sehingga menempatkan dirinya kedalam barisan "sakit hati".
Setelah mengkritisi larangan mudik Jokowi, yang terbaru Refly Harun mengungkit cara pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Pakar hukum tata negara ini sangat geram, dimana Komisaris-komisaris BUMN terlihat dalam pemenangan Jokowi. (Sumber)
Sementara saat itu dia sendiri merupakan salah satu Komisaris Utama saat itu. Kenapa Refly cuma geram? Kenapa tidak langsung mengundurkan diri, dan menolak adanya pengerahan Komisaris BUMN untuk pemenangan Jokowi?
Sebagai pakar hukum dia tahu, apa yang dilakukan tim sukses Jokowi adalah salah, dan inkonstitusional, harusnya Refly tidak hanya geram, tapi langsung bertindak dan mencegahnya. Secara moril, harusnya dia ikut bertanggung jawab.