Secara politik Gerindra sudah benar menempatkan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena meskipun Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak terlepas dari peranan Partai Gerindra dan PKS, tapi secara politik posisi Anies 'abu-abu'.
Dilansir Kompas.com, Politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria resmi terpilih wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta dalam pemilihan wagub oleh DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2020) siang.
Berdasarkan hasil perhitungan, Riza memperoleh 81 suara. Sementara pesaingnya, Nurmansjah Lubis memeroleh 17 suara. Suara tidak sah sebanyak 2 suara.
Kemenangan Riza Patria terhadap Nurmansyah lubis juga sangat telak, dengan selisih angka yang cukup jauh. Pupus sudah harapan PKS untuk menduduki kursi Wagub DKI, yang selama ini hanya di iming-imingi partai Gerindra.
Secara hitung-hitungan politik, posisi Anies sebagai Gubernur tidaklah menguntungkan Gerindra, dan terbukti, saat Pilpres 2019 Anies tidak berhasil menempatkan Gerindra sebagai juara di DKI Jakarta.
Kalau seandainya yang menjadi Wagub DKI adalah kader dari PKS, maka otomatis pemerintahan DKI Jakarta akan didominasi oleh PKS. Sudah menjadi rahasia umum siapa saja yang ada dibelakang Anies, meskipun yang mengusungnya sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah Partai Gerindra.
Ahmad Riza Patria benar-benar menggantikan posisi Sandiaga Uno, yang memang kader Partai Gerindra. Itulah kenapa posisi Wagub DKI Jakarta, sejak ditinggal Sandiaga tidak kunjung terisi, karena alotnya tawar menawar antara Gerindra dan PKS.
Riza Patria sangat mungkin bisa bersinergi dengan Anies Baswedan, mengingat Anies bukanlah tipikal politisi yang mudah dikendalikan. Yang bisa mengendalikan Anies hanya JK, yang nota bene adalah mentor politik yang selalu membayangi Anies.
Riza dan Nurmansjah merupakan cawagub baru yang diusulkan Gerindra dan PKS. Mereka menggantikan dua nama cawagub sebelumnya, yakni kader PKS Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.
Gerindra dan PKS mengganti nama cawagub karena nama Agung dan Syaikhu tak kunjung diproses oleh DPRD DKI Jakarta. Padahal, dua nama itu sudah diserahkan ke DPRD pada Maret 2019.
Kalau dikaitkan dengan konstelasi politik Pemilu 2024, strategi Gerindra menempatkan salah satu kadernya sebagai Wagub DKI Jakarta, sudah sangat pas, demi untuk mengurangi dominasi PKS diwilayah DKI Jakarta.