Dari beberapa kali bailout yang dilakukan, baik pada Bank Century, juga pada PT TPPI, pada akhirmya tidak menyelesaikan masalah, yang ada malah dana untuk penyelamatan, raib entah kemana. Kasus Century dan PT TPPI, sampai sekarang tidak pernah selesai pengusutannya.
Perusahaan yang ingin diselamatkan tidak selamat, uang yang digunakan untuk penyelamatan malah dirampok secara berjama'ah. Hal itu jugalah yang dikuatirlan ekonom senior, Faisal Basri, yang menganggap kasus Jiwasraya itu terjadi karena skandal korupsi berjama'ah.
Lah kok tiba-tiba pemerintah ingin menyelamatkan dengan menyuntikkan dana dari APBN, yang nota bene adalah uang rakyat, jangan sampai pemerintah menjadi pencuci piring bagi orang-orang yang sudah pasta pora menggunakan dana nasabah.
Sama juga dengan yang terjadi pada kasus BLBI, dana likuidasi yang dikucurkan pemerintah, malah dibawa kabur oleh mereka yang memang sudah merencanakan untuk merampok negara.
Pengalaman seperti itu, tidak perlu lagi terjadi, jangan sampai Jiwasraya yang habis dikorupsi berjama'ah, terus diselamatkan dengan dana bailout, lalu dananya dirampok lagi, dan dibawa kabur seperti kasus-kasus sebelumnya.
Menurut Faisal Basri, wacana pemerintah mengguyur dana likuid untuk menyehatkan PT Asuransi Jiwasraya. Menurut dia rencana itu tidak tepat.
Kenapa? Tak elok karena membebankan kerugian Jiwasraya dengan memakai uang rakyat, yaitu lewat APBN. Padahal, Jiwasraya ambruk karena skandal korupsi.
"Saya agak bingung aja kalau dari APBN, kok kelakuan para garong lantas rakyat yang bayar. Ini gimana sih?," kata Faisal di Jakarta Selatan, Jumat (6/3).
"Harusnya bukan bail out tapi bail in. Prinsip dasarnya janganlah rakyat dibebankan karena proses penggarongan oleh Benny Tjokro dan kawan-kawan," imbuh dia. Dilansir Indonesiainside.id
Bagus juga Badan Pemeriksa Keuangan membantah adanya skema peneyelamatan melalui bailout, karena memang menurut BPK tidak tidak pernah ada skema bailout untuk Jiwasraya, baik secara tersirat atau pun tersurat.