Untuk membersihkan BUMN, disamping diperlukan adanya ketegasan juga harus ada 'good will' dari pemangku kekuasaan. Ada harapan yang besar kalau melihat pembenahan secara progresif, yang dilakukan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Dimulai dari mengganti jajaran komisaris dan direksi berbagai BUMN, sampai penditeksian masalah di internal BUMN. Satu persatu masalah terdiagnosa, yang merupakan sumber penyakit yang selama ini menggerogoti BUMN.
Harusnya memang bukan baru sekarang dilakukan, itu kalau memang sejak awal semua punya niat baik untuk melakukan perubahan secara menyeluruh. Ternyata, para pemangku kekuasaan, baik dipemerintahan mau pun di BUMN, sangat menikmati kebobrokan pengelolaan BUMN selama ini.
Konspirasi menggerogoti BUMN sangatlah terstruktur dan sistematis. Agak 'absurd' memang, kalau laba bersih yang dihasilkan BUMN senilai Rp 210 triliun, hanya dari 15 perusahaan BUMN. Tapi disisi lain, ada potensi untuk menghasilkan profit lebih dari itu, kalau saja 127 BUMN lainya lebih efektif.
Artinya, dari 142 perusahaan BUMN yang ada, 127 perusahaan BUMN belumlah memberikan kontribusi apa-apa. Kalau pembenahan menyeluruh yang dilakukan Erick Thohir membuahkan hasil, maka ada potensi untuk meningkatkan laba bersih tidak hanya dari 15 perusahaan.
Memang kalau sepintas dilihat laba bersih yang disumbangkan BUMN senilai Rp 210 triliun itu sangatlah besar. Tapi setelah diurai secara rinci, itu cuma dihasil dari 15 BUMN. Pertanyaannya, 127 BUMN yang lainnya ngapain aja.?
Yang lebih menggiurkan lagi dikatakan ada peningkatan asset BUMN, yang saat ini sudah mencapai Rp 8.000 triliun lebih. Secara value ini bukanlah sesuatu yang sangat significant, tapi karena digaungkan begitu rupa, sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi yang luar biasa.
Ironisnya, perusahaan baja Krakatau Steel hampir collapse, akibat dari kebijakan yang melegalkan impor baja dari cina, dimana harganya dipasaran malah menjatuhkan produk baja Krakatau steel. Inikan sesuatu yang tidak sinkron dengan niat baik pemerintah.
Yang sepert ini bukan cuma PR bagi menteri BUMN, tapi juga PR bagi Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kesalahan diperiode yang lalu tidak perlu diulang. Tidak adanya kesatuan visi untuk memperbaiki keadaan. Sekarang tidak ada lagi visi menteri, yang ada cuma visi Presiden.
Untuk memperbaiki kinerja BUMN, melalui penyertaan modal negara (PMN), pemerintah menggelontorkan dana Rp 105,5 triliun. Ini agak aneh sebetulnya, karena profit BUMN yang disumbangkan pada negara sebesar Rp 210 triliun. Artinya, separuh dari nilai tersebut, dikembalikan ke BUMN.
Terus hebatnya dimana? Inilah perlunya ada perombakan menyeluruh di BUMN. Struktur organisasi BUMN harus 'dibersihkan' dari kaki tangan para penggerogot BUMN selama ini. Erick Thohir sempat dibuat kaget, ketika mengetahui ada BUMN yang jajaran direksinya diisi oleh para pensiunan.