Sejak dilantik (23/10/2019) yang lalu, Menteri BUMN, Erick Thohir memperlihatkan progresifitas kerjanya, dalam membenahi BUMN dibawah naungan kementeriannya. Mulai dari merombak direksi dan komisaris BUMN, sampai mendeteksi BUMN mana saja yang menyumbang profit pada negara.
Selama ini publik mungkin tidak terlalu mengetahui profit 210 triliun yang disumbangkan BUMN pada negara sumbernya dari mana saja. Ternyata, dari 142 perusahaan BUMN yang ada hanya 15 BUMN yang menyumbang profit sebesar 210 triliun pada negara, 127 BUMN yang lainnya hanya jadi "benalu".
Demi untuk meningkatkan kinerja sejumlah BUMN, selama empat tahun terakhir pemerintah sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp105,5 triliun untuk BUMN. Bantuan modal ini dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Artinya profit yang dihasilkan BUMN sebesar Rp 210 triliun itu belumlah berarti apa-apa, karena bantuan pemerintah pun nilainya hampir sama besar dengan profit yang dihasilkan, atau separuh dari nilai profit. Yang lebih tidak realistis lagi, profit tersebut dihasilkan hanya dari 15 BUMN.
Selama ini publik tidaklah terlalu tahu permasalahan yang dihadapi BUMN, sejak Erick Thohir jadi Menteri BUMN, secara transparan akhirnya publik ikut tahu persoalan yang berkecamuk di internal berbagai BUMN yang bermasalah selama ini.
Seharusnya, kalau saja 127 BUMN lainnya ikut menyumbang profit, atau tidak merugi, mungkin profit BUMN bisa lebih ditingkatkan lagi. Tapi pada kenyataannya, jangankan memberikan keuntungan, yang ada malah menjadi beban pemerintah.
Dari PMN senilai Rp. 105,5 triliun yang digelontorkan, Untuk PLN besaran modal yang telah diberikan sebesar Rp35,1 triliun atau sebesar 33 persen dari total PMN. Sementara untuk PT Hutama Karya (HK) total PMN mencapai Rp16,1 triliun.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Menurut Erick Thohir, ketimpangan pendapatan tersebut perlu diantisipasi. Pasalnya, BUMN yang memberikan topangan besar bagi pendapatan negara tersebut saat ini mulai mendapat tantangan besar.
"Dari perbankan, kita tidak tahu 10 tahun mendatang seperti apa nasibnya. Apalagi, dengan kemajuan teknologi, dengan e-payment, dan digitalisasi lainnya," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Dalam waktu hanya lebih dari satu bulan sejak dilantik, Erick Thohir sudah memahami permasalahan yang dihadapi BUMN. Progresifitas Kementerian BUMN dalam membenahi BUMN sangat dibutuhkan, namun tentunya harus didukung oleh direksi dijajaran BUMN yang memiliki loyalitas yang tinggi pada negara.
Bos BUMN Tukang Nyinyir
Yang bikin Erick Thohir jengkel lagi, ada bos BUMN tukang Nyinyir. Erick menganggap pejabat BUMN seperti itu sebagai seorang yang tidak memiliki loyalitas pada negara. Kecewa pada pemerintah tapi nyinyirnya keluar, nyinyir di media, sehingga persoalan di internal dibuka di media.