Liberalisasi melahirkan demokrasi akan tetapi berbeda yang dianut oleh negara Indonesia, karena Indonesia bukanlah sebuah negara dengan menganut paham liberal. Peristiwa reformasi melahirkan Demokrasi Pancasila atas dasar runtuhnya Demokrasi Terpimpin yang dibuat oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Demokrasi Pancasila bisa diartikan sebagai suatu keputusan itu lahir dari adanya musyawarah yang bisa mencapai mufakat.
Artinya Demokrasi Pancasila disini menekankan bahwasannya suatu pengambilan keputusan yang ada haruslah sesuai, berkehendak, dan juga berpihak kepada rakyat.
Dewasanya, saat ini fenomena yang terjadi didalam tubuh Demokrasi Pancasila sudah bergeser. Setiap keputusan yang diambil tidak lagi berpihak kepada masyarakat, cukup banyak keputusan dan kebijakan yang dinilai tidak lagi berpihak kepada masyarakat, akan tetapi keputusan dan kebijakan yang diambil belakangan ini berpihak kepada kelompok oligarki. Hal seperti ini sudah harus dan sangat diperlukan untuk di kritisi.
Ketok palu atas rancangan undang-undang cipta kerja yang dilakukan pada waktu tengah malam, membuktikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat disini tidak lagi mewakili rakyat karena dalam rancangan undang-undang pun sampai pengesahan tidak melibatkan elemen masyarakat yang bersangkutan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa oligarki disini mampu mengalahkan prinsip Demokrasi Pancasila yang dimana, Demokrasi Pancasila memiliki sebuah tujuan dan keinginan untuk mewujudkan sebuah keadilan sosial dalam setiap elemen masyarakatnya melalui pengambilan keputusan dan musyawarah. Lantas, apakah langkah pengambilan keputusan dari setiap perwakilan rakyat saat ini masih berpihak kepada rakyat?
Ataukah hanya kelompok tertentu saja yang mendapat "keadilan"? Dan ataukah perwakilan dan pemerintah saat ini adalah representative dari kelompok oligarki yang berkuasa untuk memenuhi kepentingannya masing-masing tanpa melihat masih banyaknya penderitaan yang dialami masyarakat tertentu?
-Ajeng Nisa Kusuma dan Hanif Mis
