Sebagai negara demokratis Rusia harus menjamin perlindungan dan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh masyarakatnya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberikan penghargaan atas hak dasar manusia. Salah satunya dengan memberikan hak sipil dan politik yaitu dengan keterlibatan masyarakat terhadap pemilihan umum presiden.
Pada bulan Maret, Rusia akan melaksanakan pemilihan presiden kedelapan. Tanggalnya telah ditetapkan pada: 7 Desember dalam rapat pleno. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ella Pamfilova menyatakan bahwa pengumuman suara akan berlangsung selama tiga hari, yakni 15-17 Maret. Peristiwa ini penting bagi Rusia karena kepala negara baru akan memerintah selama enam tahun hingga 2030.
Vadlimir Putin yang telah memimpin negaranya selama lebih dari dua dekade ini berganti jabatan beberapa kali, dari perdana menteri pada tahun 1999, menjadi Presiden pada tahun 2000 hingga tahun 2008, kembali sebagai perdana menteri pada tahun 2008 hingga tahun 2012, serta menjabat sebagai Presiden lagi pada tahun 2012 dan belum melepaskan kekuasaanya sejak saat itu.
Aturan Masa Jabatan
Menurut Undang-Undang 19-FZ "Tentang Pemilihan Presiden Federasi Rusia," seorang warga negara Rusia yang telah menjabat posisi ini selama dua periode atau yang menjabat posisi presiden untuk masa jabatan kedua pada hari publikasi resmi keputusan untuk mengadakan pemilihan tidak memiliki hak untuk dipilih kembali sebagai presiden.
Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi Vadlimir Putin karena menurut undang-undang jumlah masa jabatan presiden yang dipegang seseorang pada saat amandemen konstitusi mulai berlaku tidak diperhitungkan. Vadlimir Putin terpilih sebagai presiden pada tahun 2000, 2004, 2012, dan 2018. Maka kini Putin dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan 2030.
Pada Januari 2020, Vadlimir Putin mengusulkan agar konstitusi diamandemen berdasarkan pemungutan suara rakyat, salah satu yang diamandemen adalah perpanjangan masa jabatan presiden hingga dua periode, sehingga membuka jalan bagi kembalinya Vadlimir Putin sebagai presiden. Perubahan undang-undang tersebut menandakan bahwa Putin, yang saat ini berusia 71 tahun, berpotensi memperpanjang kekuasaanya hingga tahun 2036. Pada masa itu, usianya akan mencapai pertengahan 80-an, dan pemerintahanya akan memasuki dekade ketiga.
Pertanda bagi Rusia
Vadlimir Putin dalam berbagai kesempatan seringkali memberikan signal kepada masyarakatnya bahwa "Rusia belum cukup berkembang untuk menerima perubahan sosok presiden." Seperti kata Putin dalam wawancara televisi pemerintah pada tahun 2020 "Saya tahu bahwa dalam dua tahun, alih-alih bekerja secara normal di semua tingkat negara, semua mata akan tertuju pada pencarian calon penerus. Kita harus bekerja dan tidak mencari penerus." Pada saat itu, Putin mengatakan bahwa dia mungkin mempertimbangkan diri untuk mencalonkan diri pada masa jabatan kelima.
Putin juga sering kali membela rezim politik konservatif yang dipimpinnya dengan berargumentasi bahwa Rusia sudah cukup mengalami gejolak dimasa lalu, dan dengan kepimimpinannya yang kuat telah membawa stabilitas bagi Rusia. Menurutnya, amandemen konstitusi selain memberinya kesempatan untuk tetap menjadi presiden, amandemen ini diperlukan untuk memastikan stabilitas terus berlanjut dengan menghindari gangguan perburuan pengganti dari kalangan elit politik. Bagi Putin, seakan-akan pemilu 2024 mendatang adalah referendum yang hanya sekedar untuk menyetujui segala bentuk tindakanya salah satunya adalah perang.
Tidak sedikit masyarakat yang menyerukan boikot terhadap Putin, dalam survey di jaringan sosial Rusia X (Sebelumnya dikenal dengan Twitter) pada bulan oktober yang banyak diisi oleh para pendukung oposisi dengan hasil mayoritas peserta survey lebih dari 45 ribu orang siap memberikan suaranya untuk kandidat manapun yang menentang Putin.