Lihat ke Halaman Asli

Mobil Murah yang Bikin Pusing

Diperbarui: 24 Juni 2015   03:47

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Transportasi. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Wirestock

Setelah berjibaku dengan kemacetan Jakarta tadi pagi, saya terpikir untuk memposting tulisan ini yang sudah cukup lama tersimpan di file. Ini adalah hasil diskusi dengan teman-teman dan mengambil beberapa sumber berita koran mengenai kebijakan mobil murah yang menambah masalah kemacetan di Jakarta.

Pemerintah mengklaim kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) menjadi pendorong terciptanya mobil nasional. Syarat mobil LCGC untuk memasukkan komponen lokal menjadi indikatornya.

Awalnya, kehadiran mobil murah ramah lingkungan (low cost green car) mulai menjadi isu yang hangat karena dikaitkan dengan akan membengkaknya anggaran pemerintah dalam hal pemakaian bahan bakar bersubsidi (premium). Karena saat ini, peraturan pembelian BBM adalah untuk pembelian mobil berkategori bukan mewah dan cc kecil. Selain itu, kehadiran mobil murah juga membuat pemerintah akan lebih banyak mengimpor seiring komponen otomotif yang sampai saat ini 60% masih buatan asing. Isu ini lalu ikut menjadi komoditas politik ketika Gubernur DKI Jakarta, Jokowi keberatan dengan kebijakan mobil murah karena dianggap mengganggu upaya Pemprov DKI mengatasi kemacetan di Jakarta. Kekhawatiran Jokowi sangat beralasan, mengingat pertumbuhan kendaraan di Jakarta semakin mengerikan setiap tahunnya. Saya dengan teman-teman mencoba mengolah data mengenai pertumbuhan kendaraan dengan kondisi jalan yang ada setelah mengutip dari beberapa catatan beberapa media cetak nasional, dan hasilnya pertumbuhan kendaraan roda empat dalam tiga tahun terakhir saja berada pada kisaran 2 juta unit mobil. Kondisi ini sangat tidak seimbang dengan panjang jalan di DKI Jakarta yang ada saat ini, yaitu 7.208 km, atau hanya meningkat 0,01% saja per tahun. Sebab itulah, Pemprov DKI mulai ngotot mempercepat diberlakukannya kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) serta nomor ganjil genap untuk menghadang laju pertambahan kendaraan di ibukota. Jika kondisi ini berlangsung terus tanpa ada langkah nyata pemerintah pusat maupun Pemprov DKI, lumpuhnya lalu lintas di Jakarta pada 2014 akan menjadi kenyataan. "Jadi benar-benar pusing khan." (dari berbagi sumber)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline