"Mungkin rakyat tidak berani menyampaikan hal-hal yang menurut mereka kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan..
Biarlah saya SBY, warga negara biasa, penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang bicara.
Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan!"
Pernyataan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, ini disampaikan pada keterangan pers di Hotel Santika, Bogor. Konferensi Pers ini digelar sebelum berkampanye untuk pasangan yang diusung Partai Demokrat, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Pernyataan cukup mencengangkan. Bukan hanya soal tudingan ketidaknetralan aparat yang disebutnya sebagai oknum pada tiga lembaga Negara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri. Tapi ada embel -- embel yang tidak biasa dibelakang pernyataannya.
Mantan Presiden ini, siap ditangkap!
Tak terbayang, jika kejadian tersebut benar -- benar terjadi. Belum pernah ada sejarah sepanjang Republik Indonesia, ada Presiden maupun mantan Presiden yang pernah ditangkap, atas apapun kasus. Bahkan, yang sudah sempat masuk persidangan di pengadilan sekalipun. Sebegitu seriuskah apa yang terjadi, sehingga keluar pernyataan yang mencengangkan dari Presiden keenam RI ini?
Blak-Blakan SBY, 4 hari Jelang Pemilihan
Setidaknya ada sejumlah kasus yang disampaikan oleh SBY dalam konferensi Pers. Ia bahkan menyebut sejumlah tokoh pernyataannya. Pertama ia membuka dengan informasi kekalahan Putra Sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dianggapnya ada kecurangan, dan melibatkan aparat Negara. Ia menyinggung perihal pemanggilan Cawagub DKI Jakarta, wakil AHY kala itu, Sylviana Murni. Syvli beberapa kali dipanggil Polisi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta, terkait kasus korupsi dana bansos, saat ia menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat.
Namun kasus itu, kini tak jelas kelanjutannya. SBY juga menyebutkan beberapa jam sebelum pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta, Mantan ketua KPK, Antasari Azhar, mengeluarkan pernyataan yang dianggap merusak kredibilitasnya. SBY mengaku sudah melaporkan Antasari ke Polisi, namun sampai sekarang, menurutnya tidak ada tindak lanjut atas laporan itu.
Bahkan SBY menyebutkan sejumlah kasus yang merugikan dan sebagian berbentuk intimidasi hingga dugaan kriminalisasi bagi calon yang diusung Partai Demokrat. Diantaranya di Papua, Kalimantan Timur, Jawa Timur, hingga Riau.
Atas tudingan yang disampaikan SBY, Pihak Istana yang diwakilkan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, membantahnya. Bahkan, Ngabalin mengungkapkan agar tokoh bangsa bersabar dan menjaga suasana jelang Pilkada 2018 tetap teduh.