Bonus Demografi di NTB: Peluang Besar, Tantangan Nyata

Mataram -- Bonus demografi merujuk pada kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Bonus demografi umumnya terjadi akibat perubahan struktur usia penduduk yang disebabkan oleh transisi demografi, seperti penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Tantangan dalam pemanfaatan bonus demografi juga dihadapi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Provinsi NTB mulai memasuki era bonus demografi sejak tahun 2020, ditandai dengan rasio ketergantungan yang berada di bawah 50 persen. Kondisi ini mencerminkan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi. Namun, dominasi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, rasio ketergantungan pada 2020 berada di angka 48,66 persen, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selama periode 2020 hingga 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NTB secara konsisten lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pada tahun 2024, TPAK NTB februari 2024 sebesar 73,97 persen, meningkat 2,80 persen dibandingkan dengan Februati 2023. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB juga menunjukkan kinerja yang baik, yaitu hanya 3,30 persen pada Februari 2024, turun 0,42 persen dibandingkan dengan Februari 2023.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB melaporkan bahwa mayoritas tenaga kerja di NTB bergerak di sektor informal. Dari total sekitar 2,3 juta tenaga kerja, hanya 700.000 orang yang terserap di sektor formal, sedangkan 1,6 juta lainnya bekerja di sektor informal.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, jumlah angkatan kerja yang tersedia belum sepenuhnya tertampung, dan pertumbuhan yang pesat ini tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan kerja di daerah. "Terbatasnya peluang kerja di sektor formal mendorong banyak warga untuk mencari pekerjaan di luar daerah, bahkan hingga ke luar negeri," ungkap Aryadi  (17/10/2024).

Menurut analisis, rendahnya proporsi tenaga kerja formal di NTB disebabkan oleh faktor seperti keterbatasan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, dominasi sektor pertanian tradisional, serta minimnya investasi yang menciptakan lapangan kerja formal. Bonus demografi harus menjadi peluang emas untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan perekonomian. Namun, tanpa pembukaan lapangan kerja formal yang memadai, potensi ini akan sulit dimaksimalkan.

Penjabat Gubernur NTB, Hassanudin, menyampaikan bahwa wilayah NTB tengah memasuki fase bonus demografi, yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama menuju Indonesia emas. "Saya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan potensi yang muncul dari bonus demografi ini," ujar Hassanudin. Ia juga menekankan, "Kita perlu mempersiapkan generasi muda dengan baik agar mampu melanjutkan estafet kepemimpinan di masa mendatang." (15/08/2024).

Langkah lainnya adalah mendorong investasi di sektor produktif, seperti industri manufaktur dan jasa, yang mampu menyerap tenaga kerja formal dalam jumlah besar. Pemerintah juga perlu mengembangkan program wirausaha berbasis teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor informal.

Era bonus demografi hanya akan terjadi sekali dalam sejarah demografi NTB. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, peluang ini akan berlalu, meninggalkan tantangan besar berupa pengangguran dan pekerjaan tidak layak. Pemerintah dan masyarakat NTB harus bersinergi untuk memastikan bahwa seluruh angkatan kerja usia produktif mendapatkan akses ke pekerjaan yang berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat dan komitmen bersama, bonus demografi dapat menjadi batu loncatan bagi NTB menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.