Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Jokowi
Setelah dilantiknya Joko Widodo sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia mengalami perubahan dalam segi sifat dan orientasinya terutama jika dibandingkan dengan era pemerintahan SBY. Indonesia dibawah kepemimpinan SBY menghasilkan kebijakan luar negeri yang cenderung high profile dan proaktif.
Moto politik luar negeri Indonesia SBY yakni "thousand friends zero enemy" ingin menunjukkan kalau Indonesia adalah negara yang terbuka untuk melakukan hubungan dengan siapapun dan Indonesia tidak memandang negara apapun sebagai musuh dan tidak ada negara yang memandang Indonesia sebagai musuh. Moto tersebut menunjukkan motivasi Indonesia untuk meningkatkan citranya dalam politik dunia dan kancah internasional.
Pada pemerintahan Jokowi bisa dikatakan mengalami perubahan yang signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Jokowi yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan walikota Surakarta akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dibandingkan SBY yang memiliki latar belakang di militer.
Moto yang digunakan untuk menjelaskan politik luar negeri Indonesia era Jokowi adalah diplomasi membumi atau "down to earth diplomacy". Diplomasi membumi ini dimaksudkan untuk berorientasi pada kepentingan nasional, yang berarti hubungan diplomasi dan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia era Jokowi tidak begitu mementingkan citra Indonesia di kancah internasional dan lebih berfokus pada isu-isu domestik atau isu-isu ekonomi yang berhubungan dengan negara. Maka dari itu, Jokowi seringkali tidak mengikuti forum-forum internasional atau mengikuti kegiatan yang bersifat multilateral dan lebih sering melakukan hubungan bilateral.
Jalur Yang Diambil Pada Politik Luar Negeri Era Jokowi, AS atau Cina?
Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif yang juga bersifat netral dan tidak berkubu pada satu pihak serta terbuka terhadap berbagai negara, namun sesuai dengan slogan politik luar negeri Indonesia yaitu diplomasi membumi yang berorientasi ke rakyat tentu akan fokus berdiplomasi dengan negara yang dapat membantu mewujudkan kepentingan negara. Kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki pandangan inward looking serta berorientasi pada kepentingan domestik akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan negara lain. Maka dari itu, Jokowi lebih sering terlihat melakukan kerjasama bilateral dibandingkan multilateral.
Kini, persaingan antara Cina dan Amerika Serikat makin membara. Kedua negara tersebut berlomba-lomba untuk meningkatkan segi teknologi, militer, industri, pertahanan dan keamanan, serta pengaruh negara masing-masing di kancah internasional. Menurut seorang ekonom senior, Drajad Wibowo, Indonesia harus dapat mencari untung dari kedua negara tersebut untuk memenuhi kepentingan negara.
Cina dan Amerika Serikat merupakan dua dari beberapa negara yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang kuat di ranah dunia. Amerika Serikat sudah dikenal sebagai negara powerhouse dan seringkali menjadi poros dunia. Namun, Cina saat ini memiliki posisi yang semakin kuat di ranah dunia dan beberapa ekonom berpendapat bahwa Cina berpotensi untuk bisa menyaingi Amerika Serikat bahkan mengunggulinya.
Cina di bawah pimpinan Xi Jinping berhasil membawa perubahan secara domestik seperti berkurangnya angka kemiskinan di Cina setahun setelah Presiden Xi memimpin Cina, angka kemiskinan berkurang dari 82 juta warga menjadi 6 juta warga pada tahun 2019.