Di dalam bahasa Inggris, istilah democracy sering dipelesetkan menjadi "Democraczy". Terminologi democraczy bukan permainan kata nirmakna. Neologi ini secara sederhana menyingkapkan sisi gila demokrasi. Indonesia memiliki banyak sampel kegilaan demokrasi, misalnya kasus tragedi politik Basuki Tcahaya Purnama, aneka black campaign yang menyerang Pemerintah, beberapa kasus persekusi atas kelompok LGBT, GAFATAR, dan fenomena intoleransi keagamaan.
Masyarakat Indonesia pada tahun ini akan menyelenggarakan Pemilihan Presiden, anggota DPR RI, DPRD, dan DPD. Tahun politik lazimnya bersuhu panas. Kita seolah mengalami gangguan psikis-neurologis dan tensi tinggi. Tahun politik bukan momentum berpesta, melainkan ajang adu jotos. Anggapan ini mungkin mengeneralisasi, tetapi kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta di beberapa daerah, bahkan di ibu kota negara.
Heterofobia dan ketakutan untuk berbeda seperti di atas akan tetap langgeng selama paradigma demokrasi kita malah menyempit, terjebak dalam elektoralisme, dan berjiwa otoriter. Saya kira kita perlu melukis ulang wajah demokrasi. Bila demikian, apa konstruksi demokrasi yang komprehensif-kontekstual untuk mencegah terulangnya konflik masa lalu?
Pasang-surut demokrasi
Dalam 20 tahun terakhir, pasca kejatuhan komunisme, terjadi 'global resurgence of democracy' (Weale, 1999:1). Sejak komunisme runtuh, demokrasi mendapat angin segar untuk mengepakkan sayap ke berbagai sudut dunia. Bagi Jean Baechler, alasan demokrasi bertumbuh subur ialah demokasi modern selalu efisien dan cinta damai (Baechler, 2001: 271-272). Kecuali demokrasi, sistem pemerintahan lain cenderung menjadi despotik (Quinton, 1967:130).
Terdapat korelasi antara negara-negara dengan tingkat ekonomi tinggi dan demokrasi. Negara-negara yang menganut demokrasi biasanya maju secara ekonomi. Fukuyama memandang pertumbuhan ekonomi dapat mendorong demokrasi melalui mobilisasi sosial. Ia yakin bahwa proses demokrasi menyebar luas dan akan semakin luas di masa depan (Fukuyama, 2014: Bab 27).
Meskipun tersebar luas, sistem demokrasi ditengarai krisis dalam beberapa tahun terakhir (Kompas, 17/12/2018). Kebangkitan Cina sebagai negara sejahtera dengan ekonomi raksasa kedua dunia setelah AS menyediakan alternatif sistem politik dan tandingan bagi demokrasi (Bell, 2015). Eric X Li menolak tesis Fukuyama bahwa demokrasi akan menjadi corak tunggal sistem politik semua negara (Li, 2013; Kompas, 17/12/2018). Sistem demokrasi tidak lagi berada pada status aman. Mengapa demokrasi liberal mengalami krisis dalam satu dekade terakhir?
Membangun paradigma baru demokrasi
Cantal Mouffe dan Ernesto Laclau mengusulkan proyek demokrasi pluralistik radikal untuk menanggulangi krisis demokrasi. Bagi mereka, demokrasi liberal dan sosialisme sama-sama mengalami krisis (Laclau-Mouffe, 1985:xiv). Artinya, kita tidak bisa meninggalkan demokrasi liberal dan berbalik ke demokrasi sosial atau sebaliknya. Cantal-Laclau mengambil jalur tengah, bukan untuk mensinkronkan, melainkan memperluas perspektif keduanya (1985:xv), yakni dengan meradikalisasi demokrasi. Demokrasi radikal bukan liberal juga bukan komuniter. Nilai-nilai komunitas pra-modern diwariskan, tetapi direfomulasikan secara berbeda untuk mengakomodasi pengakuan akan konflik, antagonisme, dan divisi (Mouffe, 1992:12). Konfrontasi demokrasi liberal dan sosialisme bukan dengan negosiasi, melainkan kontaminasi. Ketika saling berkontaminasi, keduanya menjadi lebih kaya, menjadi 'gestaltic' yang lebih dari jumlah total bagian-bagiannya (Mouffe, 2000:10).
Masalah utama krisis demokrasi modern adalah terdapat inkompatibilitas di antara klaim kebebasan dan kesetaran. Namun bagi, Laclau-Cantal, "tensi ini bukanlah fatalitas melainkan sumber vital bagi demokrasi radikal" (Smith, 1998:8-9). Dalam mengatasi krisis demokrasi (liberal) modern, Cantal-Laclau mengadopsi tradisi liberalisme dan sosialisme sekaligus (Mouffe, 1992:2). Menerima tensi liberalisme dan demokrasi sebagai paradoks membuka banyak kemungkinan menarik. Misalnya, mencegah perkembangan logika kedua tradisi menjadi total tertutup atau diseminasi sehingga tersingkap kemungkinan bentuk pluralis eksistensi manusia. Dengan demikian, hak, kebebasan, dan kesetaraan dapat berkoeksistensi dan dipraktekkan (Mouffe, 2000:10-11).
Di dalam masyarakat demokratik radikal, akan ada akses terhadap sumber-sumber material yang niscaya bagi perkembangan diri, partisipasi yang penuh makna dalam pembuatan keputusan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Smith, 1998:30-31). Demokrasi pluralistik radikal mensyaratkan redistribusi kekuasaan yang intens dan pembongkaran lengkap atas struktur-strukur yang menginstitusionalisasi ketidaksetaraan, termasuk eksploitasi kapitalis, seksisme, homofobia, dan rasisme (Laclau-Mouffe, 1985:xviii). Demokrasi radikal meniscayakan transformasi ekonomi dan bentuk-bentuk solidaritas politik yang progresif pada level transnasional. Ia menghidupkan kembali aspek paling progresif dari tradisi demokrasi liberal dan sosialis sambil bergerak mengatasi keterbatasan mereka, memfusikan kedua tradisi tersebut sesuai kondisi politik kontemporer (Smith, 1998:11,31; Mouffe, 1990:132, 229--230).