Mengeksplorasi keseimbangan antara efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam administrasi negara yang transparan.
Apa yang membuat pemerintahan berjalan dengan baik? Apa yang sebenarnya diukur ketika kita berbicara tentang "keberhasilan" sebuah negara dalam menjalankan administrasi publik?
Apakah hanya soal pencapaian target atau sekadar penggunaan sumber daya secara optimal?
Dalam dunia administrasi negara, dua kata yang sering menjadi fokus adalah efektivitas dan efisiensi.
Kedua istilah ini kerap kali terdengar seolah saling bertautan, namun keduanya memiliki makna yang sangat berbeda, dan lebih penting lagi, keduanya membutuhkan pendekatan yang hati-hati agar tidak merusak prinsip-prinsip fundamental lainnya seperti keadilan dan transparansi.
Efektivitas dan Efisiensi: Apa Perbedaannya?
Sebelum kita masuk ke dalam diskusi lebih dalam, mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan efektivitas dan efisiensi dalam konteks administrasi negara.
Efektivitas adalah sejauh mana suatu kebijakan atau program berhasil mencapai tujuannya.
Jadi, jika sebuah pemerintah mengimplementasikan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, maka kebijakan itu dikatakan efektif jika kemiskinan benar-benar berkurang. Ini mengacu pada pencapaian hasil yang diinginkan.
Namun, efisiensi lebih berkaitan dengan seberapa baik suatu tujuan tersebut dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
Dalam hal ini, sebuah kebijakan yang mencapai tujuannya tetapi memerlukan biaya atau sumber daya yang sangat besar, misalnya, anggaran yang luar biasa, mungkin tidak dianggap efisien.