Reformasi peradilan hadirkan efisiensi dan transparansi, fondasi kokoh bagi perdamaian, keadilan, dan masa depan yang lebih baik.
Pernahkah Anda merasa frustasi saat mendengar berita tentang kasus hukum yang bertahun-tahun tidak selesai? Atau mungkin bertanya-tanya mengapa sistem peradilan kita sering dianggap lambat dan tidak transparan?
Reformasi sistem peradilan bukanlah sekadar wacana teknis yang membosankan.
Ini adalah kunci penting menuju masyarakat yang lebih damai dan berkeadilan, sebagaimana ditargetkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030, khususnya poin 16.
Mengapa Reformasi Peradilan Itu Penting?
Reformasi sistem peradilan sering dianggap hanya urusan "orang dalam"---hakim, jaksa, atau pengacara.
Namun, mari kita lihat gambaran lebih besar. Sistem peradilan yang lambat dan korup tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat memicu konflik.
Sebaliknya, peradilan yang efisien dan transparan adalah fondasi untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
Menurut laporan UNDP berjudul "Sustainable Development Goals - Localise SDGs Indonesia", poin 16 menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
Ini mencakup reformasi peradilan yang berfokus pada efisiensi dan transparansi.
Bayangkan jika sistem hukum kita dapat memberikan kepastian hukum dengan cepat dan adil---kepercayaan publik terhadap lembaga negara pasti meningkat.